Reboisasi Kawasan Hulu Dinilai Lebih Efektif Atasi Sedimentasi Mahakam daripada Pengerukan Semata

Publiknews.co Samarinda – Meningkatnya intensitas hujan dan meluapnya air Sungai Mahakam belakangan ini kembali memicu diskusi publik mengenai efektivitas pengerukan sebagai solusi banjir.

Namun, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, menegaskan bahwa pendekatan struktural semata tidak akan cukup jika persoalan di kawasan hulu terus diabaikan.

Ia menekankan pentingnya reboisasi sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi sedimentasi dan ancaman banjir yang terus menghantui wilayah hilir, khususnya Samarinda.

“Pengerukan itu bisa dilakukan, tapi sifatnya hanya jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Mahakam itu panjang dan luas, tidak mungkin ditangani hanya dari satu titik. Yang paling utama adalah memulihkan fungsi hutan di kawasan hulu sebagai daerah resapan,”tutur Sugiyono, Minggu (22/6/2025).

Fenomena banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik rendah di Samarinda dalam beberapa pekan terakhir dinilai sebagai dampak dari kerusakan lingkungan yang sudah kronis, terutama di daerah tangkapan air.

Sugiyono menjelaskan bahwa pengerukan memang diperlukan di beberapa lokasi yang mengalami pendangkalan signifikan, seperti kawasan Teluk Kahabayi yang terletak di depan Islamic Center.

Namun, jika pengerukan dilakukan tanpa memperbaiki kondisi lingkungan di hulu, maka solusi tersebut tidak akan bertahan lama.

“Ketika vegetasi di pegunungan dan perbukitan terus ditebang, tidak ada lagi penahan air. Air hujan langsung turun ke sungai membawa sedimen. Maka langkah paling masuk akal adalah menanam kembali pohon-pohon agar tanah tetap stabil dan aliran air tertahan secara alami,”ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya keterlibatan masyarakat dan sinergi antar lembaga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, reboisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari warga.

“Kita tidak boleh hanya reaktif saat banjir datang. Perlu ada kesadaran bersama bahwa rusaknya hutan di daratan akan berimbas pada kerusakan sungai. Ini persoalan ekosistem yang saling berkaitan,”tambah Sugiyono.

Ia juga mengkritisi minimnya kebijakan dan langkah konkret dari pemerintah provinsi terkait pengerukan Mahakam secara menyeluruh.

Menurutnya, fokus anggaran seharusnya diarahkan pada upaya konservasi dan tata kelola air yang lebih berkelanjutan.

“Biaya reboisasi itu jauh lebih murah dibanding pengerukan rutin yang terus-menerus. Dan dampaknya bisa kita rasakan dalam jangka panjang. Jadi, alokasi anggaran seharusnya memprioritaskan pelestarian hutan dan perbaikan kawasan tangkapan air,”jelasnya.

Sebagai catatan, berdasarkan laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur, lebih dari 40 persen dari sekitar 7 juta hektare hutan di provinsi ini telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan dan alih fungsi lahan.

Akibatnya, tingkat sedimentasi Sungai Mahakam terus meningkat setiap tahunnya, yang memperburuk risiko banjir di kawasan hilir seperti Samarinda.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN