Harga Seragam Sekolah Dinilai Perlu Pengawasan, Ismail Dorong Pemkot Terbitkan Regulasi Standar

Publiinews.co, Samarinda — Isu tingginya harga seragam sekolah kembali mencuat di Kota Samarinda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Laitisi, mendorong Pemerintah Kota untuk segera menetapkan regulasi yang mengatur batas harga seragam, terutama jenis seragam batik dan pakaian olahraga yang memiliki desain dan logo khas sekolah.

Ismail menyampaikan keprihatinannya setelah menerima laporan dari sejumlah orang tua siswa mengenai tingginya biaya pengadaan seragam di salah satu sekolah di kota tersebut.

“Seragam seperti batik dan pakaian olahraga yang memuat identitas sekolah tentu tidak bisa ditemukan di pasaran umum. Hal ini menimbulkan ketergantungan pada pihak sekolah, sehingga perlu ada pengawasan agar tidak terjadi penetapan harga yang tidak wajar,” ujarnya pada Jumat (25/7/2025).

Ia menilai bahwa keberadaan logo dan motif khusus pada seragam menjadikan item tersebut tidak dapat dibeli secara bebas, dan membuka potensi terjadinya pengenaan harga sepihak oleh pihak sekolah.

“Oleh karena itu, kami menilai perlu adanya regulasi yang secara jelas mengatur agar harga seragam tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak sekolah,” tegasnya.

Ismail juga menekankan bahwa meskipun sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan pemakaian seragam tertentu, harga yang dibebankan kepada orang tua siswa harus tetap berada dalam batas kewajaran sesuai kemampuan masyarakat.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti keberadaan koperasi sekolah yang kerap menjual perlengkapan tambahan.

Menurutnya, koperasi memang dapat berperan dalam menyediakan kebutuhan siswa, namun praktik tersebut tidak boleh disertai dengan unsur pemaksaan.

“Prinsipnya, orang tua harus diberi keleluasaan untuk memilih tempat pembelian. Tidak boleh ada kewajiban membeli seragam hanya di sekolah,” tuturnya.

Ia berharap Pemkot Samarinda dapat segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru di mana beban pengeluaran orang tua meningkat secara signifikan.

“Pemerintah perlu hadir dalam isu ini agar tidak semakin menambah beban keluarga, terutama pada masa-masa krusial seperti awal tahun pelajaran,” tandasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi