Tambahan Anggaran BPBD Dianggap Strategis, Deni Hakim: Harus Disesuaikan dengan Kapasitas Fiskal Daerah

Publik News.co. Samarinda.Rencana peningkatan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 serta APBD 2026 menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa kebutuhan peningkatan anggaran memang relevan dalam rangka memperkuat respons terhadap berbagai potensi bencana.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap alokasi tambahan harus dilakukan secara selektif dan memperhatikan kondisi fiskal daerah.

“Secara prinsip, pengajuan penambahan anggaran ini kami nilai penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian,” jelas Deni pada Jumat (25/7/2025).

Deni menyebut bahwa untuk APBD-P 2025, BPBD mengusulkan tambahan dana dalam kisaran Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Meski nominalnya tidak tergolong besar, menurutnya, kebijakan anggaran tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian.

“Angka yang diajukan tidak terlalu tinggi, namun tetap perlu kita cermati dengan bijak, agar tidak membebani keuangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, untuk anggaran tahun 2026 mendatang, BPBD mengajukan kenaikan anggaran sekitar Rp5 miliar, sehingga total yang diharapkan mencapai Rp19 miliar.

Tambahan tersebut dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons terhadap situasi darurat yang mungkin terjadi.

“Untuk tahun anggaran 2026, mereka juga mengusulkan kenaikan sebesar lima miliar rupiah sebagai langkah antisipatif menghadapi berbagai potensi bencana,” ungkapnya.

Deni juga menegaskan bahwa anggaran tambahan ini mencakup lebih dari sekadar dana tanggap darurat. Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan edukasi kebencanaan, pelatihan, hingga pemulihan pascabencana.

“Anggaran ini tidak hanya untuk kondisi darurat, tapi juga mencakup berbagai upaya preventif dan penanganan lanjutan pascabencana. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan terukur,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi