Praktik Prostitusi di Sekitar IKN Disorot, Legislator Kaltim Desak Penanganan Serius

Publiknews.co Samarinda — Informasi mengenai maraknya praktik prostitusi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin.

Ia menyatakan bahwa keberadaan aktivitas semacam itu di wilayah strategis nasional sangat mengkhawatirkan, terlebih jika ada pihak yang bertindak sebagai koordinator.

“Sudah semestinya aktivitas prostitusi tidak memiliki tempat di wilayah IKN. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan sosial yang kompleks di masa mendatang,” ujar Baharuddin.

Sorotan publik terhadap isu pekerja seks komersial (PSK) kembali mencuat setelah aparat Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengamankan dua perempuan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

“Fenomena ini sangat disayangkan. Terlebih apabila ada sistem koordinasi di balik keberadaan mereka. Jika datang secara individu, mungkin lebih sulit terdeteksi, tetapi ketika sudah terorganisasi, itu jelas harus segera ditindak,” ungkap Baharuddin.

Ia menegaskan bahwa PSK yang masuk secara perorangan bisa saja luput dari pantauan aparat, namun hal itu berbeda jika praktik tersebut telah menjadi jaringan yang terstruktur.

“Yang menjadi perhatian utama adalah jika ada pihak yang mengorganisir. Di situlah letak persoalan utamanya,” tambah Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim tersebut.

Lebih lanjut, Baharuddin mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan.

Menurutnya, penegakan hukum tidak bisa dibebankan hanya kepada Satpol PP, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah desa, aparat di tingkat dusun dan RT, serta warga sekitar.

“Penindakan harus dilakukan secara terpadu. Tidak cukup hanya oleh Satpol PP, tetapi juga harus didukung oleh kepala desa, perangkat lingkungan, dan masyarakat sekitar agar pengawasan lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan, terutama bagi generasi muda yang tinggal di kawasan sekitar IKN.

Baharuddin menyebut bahwa anak-anak yang belum memahami risiko sosial dapat menjadi korban dari dampak buruk lingkungan tersebut.

“Ini menjadi perhatian serius bagi saya secara pribadi. Jangan sampai anak-anak yang tumbuh di kawasan itu terpapar lingkungan yang tidak sehat,” pungkas anggota Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim itu.
(adv/dprdkaltim).