Polemik Bendera Tengkorak One Piece, Baharuddin Demmu: Edukasi Masyarakat, Bukan Represi

Publiknews.co Samarinda – Polemik penggunaan bendera tengkorak atau jolly roger dari serial anime One Piece mencuat menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Situasi ini memanas setelah pemerintah menanggapi fenomena tersebut dengan ancaman pidana.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menilai langkah pemerintah itu tidak bijak.

Menurutnya, masyarakat semestinya diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan aspirasi, bukan justru dihadapkan pada pendekatan represif.

“Lebih tepat jika masyarakat diberi pemahaman, bukan ditekan dengan ancaman,” ujarnya pada Jumat (8/8/2025).

Baharuddin menjelaskan bahwa fenomena bendera tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi damai.

Karena itu, ia menilai tidak pantas jika hal ini diasumsikan sebagai tindakan makar atau ancaman terhadap keutuhan bangsa.

Ia mendorong pemerintah untuk bersikap lebih tenang dan mampu membedakan antara kritik yang mengandung kebencian dan kritik yang bersifat wajar.

“Sikap represif terhadap ekspresi damai hanya akan memperluas kekecewaan publik terhadap pemerintah. Menangkap orang karena hal seperti ini jelas tidak akan menyelesaikan masalah,” tegas politikus PAN yang mewakili daerah pemilihan Kutai Kartanegara tersebut.

Bagi Baharuddin, keberadaan kritik, kreativitas, bahkan kekonyolan di ruang publik adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berdemokrasi.

“Jika setiap ekspresi selalu disikapi dengan represi, kebencian publik bisa terakumulasi dan berpotensi meledak,” pungkasnya
(advdprdkaltim).