Ket foto : Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Samsun.
Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Samsun, menegaskan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan diterapkan pemerintah pusat.
Ia menegaskan fraksinya mendukung langkah protes yang sedang diupayakan DPRD Kaltim.
Samsun menyatakan bahwa Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam berhak mendapatkan porsi DBH yang seimbang sesuai ketentuan.
Wacana pemotongan dinilai tidak adil dan tidak sejalan dengan prinsip hubungan keuangan pusat daerah.
“Kaltim selama ini selalu menjaga stabilitas,” ujarnya pada Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa sikap baik tersebut memiliki batas ketika menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Jika jalur konstitusional tidak menghasilkan solusi, DPRD tidak dapat melarang masyarakat turun ke jalan.
“Kami tidak dapat mencegah apabila masyarakat Kalimantan Timur memilih melakukan aksi,” tegasnya.
Anggaran Kaltim tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp15 triliun turun drastis dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun.
Proses pembahasan masih berlangsung dan akan ditetapkan akhir November.
(Adv/DprdKaltim/Ca)








Users Today : 1159
Total Users : 406972
Views Today : 2676
Total views : 1438751
Who's Online : 10