Giaz Dorong Sinergi Pemkot dan Pemprov dalam Penanganan Banjir di Samarinda

Foto: Abdul Giaz, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur

Publiknews.co Samarinda – Abdul Giaz, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, menegaskan perlunya kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi persoalan banjir yang kembali melanda beberapa wilayah di kota tersebut.

Ia menilai bahwa perbedaan fokus penanganan antara kedua pihak harus dijembatani melalui koordinasi yang intensif dan perencanaan terpadu.

Menurut Giaz, selama ini Walikota Samarinda lebih menitikberatkan pada pengelolaan Sungai Karang Mumus, sementara Gubernur Kalimantan Timur lebih fokus pada kondisi Sungai Mahakam sebagai muara utama aliran air di wilayah tersebut.

“Masing-masing pihak memiliki perhatian yang benar dan relevan. Walikota menyoroti Sungai Karang Mumus yang berada di wilayah kota, sedangkan Gubernur fokus pada Sungai Mahakam yang menjadi tanggung jawab provinsi. Namun demikian, solusi terbaik hanya dapat diperoleh dengan duduk bersama dan menyelaraskan langkah,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (28/11/2025).

Giaz menekankan bahwa penanganan banjir efektif hanya dapat terwujud jika kedua pemerintah dapat membuka ruang komunikasi dan menyusun strategi bersama secara berkesinambungan.

“Solusinya sederhana, yaitu duduk bersama. Pemerintah kota menyampaikan kebutuhan dan pemerintah provinsi memberikan dukungan sesuai kapasitasnya. Keselarasan inilah yang menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fokus penanganan yang hanya terpusat pada satu sungai tidak akan memberikan hasil optimal.

“Penanganan Sungai Karang Mumus tidak akan efektif jika kondisi Sungai Mahakam tetap dangkal. Keduanya harus ditangani secara bersamaan karena sama pentingnya bagi keberlanjutan Kota Samarinda,” tambahnya.

Lebih lanjut, Giaz menyatakan bahwa banjir yang terus berulang mengindikasikan perlunya strategi terpadu meliputi normalisasi sungai, pengerukan endapan sedimen, pembukaan jalur sirkulasi air, serta penguatan sistem drainase perkotaan.

Namun, ia menekankan bahwa semua upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi dan kerja sama yang solid antar lembaga dengan kewenangan berbeda.

“Harapan kami ke depan, tidak ada lagi perdebatan mengenai prioritas sungai mana yang lebih penting. Yang harus menjadi fokus adalah solusi komprehensif demi kepentingan masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur,” pungkasnya.

(Adv/DPRD Kaltim/Ca)