Jospol: Program Strategis Rudi–Seno untuk Mempercepat Kemajuan dan Kesejahteraan Kaltim

Foto: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji.

Publiknews.co Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program unggulan Jospol, yang dikembangkan bersama Gubernur Rudy Mas’ud untuk periode 2025–2030, merupakan sebuah agenda strategis yang akan memberikan dampak luas dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Seno, pelaksanaan Jospol diperkirakan akan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Program Jospol ini merupakan inisiatif lintas sektor yang dapat menciptakan efek berganda dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan cakupan yang luas, dampaknya akan sangat terasa bagi peningkatan taraf hidup dan perekonomian warga Kaltim,” ujarnya pada Jumat (28/11/2025).

Seno dan Gubernur Rudy Mas’ud menetapkan dua program utama sebagai fondasi pembangunan daerah, yakni Gratispol dan Jospol.

Gratispol difokuskan pada sektor layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan Jospol diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Program Jospol meliputi sembilan bidang strategis, antara lain hilirisasi industri pertanian dengan pendekatan modernisasi, pengembangan teknologi dan inovasi pada sektor perikanan, kelautan, industri, serta pelayanan publik.

Di bidang pendidikan dan sosial keagamaan, Jospol mencakup peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, tenaga pengajar pesantren, dan pengelola rumah ibadah.

Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada pengembangan ekonomi inklusif yang berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengembangan pariwisata berbasis budaya desa, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional juga menjadi bagian integral dari Jospol.

Revitalisasi Sungai Mahakam sebagai sarana transportasi publik, kegiatan industri, dan pariwisata masuk dalam prioritas program, termasuk kemudahan investasi melalui pemberian insentif serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Seno menekankan bahwa pelaksanaan Jospol bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan memerlukan sinergi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, khususnya dalam aspek pendanaan.

“Kerusakan jalan yang parah sebagian besar berada pada ruas nasional dan kabupaten. Untuk jalan provinsi, kondisi kerusakan saat ini tinggal sekitar 15 persen,” jelasnya.

Ia berharap agar pemerintah kabupaten dan kota dapat menyelaraskan program pembangunan mereka dengan agenda besar Jospol.

Dengan demikian, integrasi kebijakan dapat berjalan optimal dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat akan meningkat secara signifikan.

(Adv/DprdKaltim/Ca)