21 April Jadi Puncak Aksi, Ribuan Massa Kaltim Siap Turun ke Jalan

Ket foto : Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah.(ist)

publiknews.co.Samarinda – Tekanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat. Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi lintas elemen menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar pada 21 April 2026.

Demonstrasi tersebut direncanakan berlangsung di dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Beragam tuntutan akan disuarakan, mulai dari penghentian dugaan praktik nepotisme hingga desakan agar Gubernur Kaltim dicopot dari jabatannya.

Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengungkapkan bahwa berbagai persiapan teknis terus dimantapkan. Sejumlah posko telah didirikan sebagai pusat koordinasi sekaligus penggalangan massa.

“Persiapan aksi telah berjalan dan terus kami intensifkan. Posko-posko koordinasi sudah didirikan, serta upaya konsolidasi massa terus dilakukan sebagai bagian dari perjuangan masyarakat,” ujarnya pada Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, rencana aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Beberapa keputusan bahkan disebut memicu polemik di tengah publik.

Isu utama yang akan diangkat dalam aksi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik nepotisme dan terbentuknya dinasti kekuasaan. Aliansi menilai kondisi tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

“Fokus utama yang kami suarakan adalah penghentian praktik nepotisme, karena hal tersebut menjadi akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi terjadinya korupsi,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara panitia, jumlah peserta yang telah terdaftar mencapai sedikitnya 4.075 orang. Mereka berasal dari beragam latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online.

Keterlibatan pengemudi ojek online turut menjadi perhatian dalam rencana aksi ini. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang menaungi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini berdampak signifikan terhadap sektor informal, termasuk penurunan pendapatan akibat melemahnya daya beli masyarakat.

Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, menilai kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak semakin memperburuk kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme sebagai persoalan mendasar.

“Kami merasakan secara langsung dampak kebijakan yang tidak berpihak. Ditambah dengan adanya dugaan praktik nepotisme, kondisi tersebut semakin merugikan masyarakat luas, termasuk para pekerja di sektor informal,” ujarnya.

Seiring rencana mobilisasi massa dalam jumlah besar, potensi terganggunya layanan transportasi daring turut menjadi perhatian. Hal ini berkaitan dengan adanya ajakan kepada para pengemudi untuk berpartisipasi dalam aksi, meskipun keputusan akhir tetap diserahkan kepada masing-masing individu.

Selain melalui aksi demonstrasi, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka meminta pemerintah pusat serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang disampaikan.

Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini tidak berkaitan dengan kontestasi politik sebelumnya. Mereka memastikan aksi tersebut murni merupakan aspirasi masyarakat tanpa kepentingan kelompok tertentu.

“Gerakan ini tidak memiliki kaitan dengan agenda politik seperti Pilkada yang telah usai. Ini murni bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah,” kata Erly.

Dengan jumlah massa yang terus bertambah serta dukungan dari puluhan organisasi, aksi pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa waktu terakhir.

Aliansi berharap DPRD Kaltim dan pemerintah daerah dapat memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan. Mereka menegaskan aksi ini merupakan bentuk tekanan publik agar terjadi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

“Apabila tidak terdapat respons yang memadai, maka kami akan terus melanjutkan gerakan ini. Ini merupakan suara masyarakat yang menginginkan perubahan nyata,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri