Ekonomi Samarinda Melaju, DPRD Soroti Beban Operasional yang Kian Meningkat

Ket Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.

Publiknews.co Samarinda – Capaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai sekitar 6,22 persen pada 2026 menempatkan ibu kota Kalimantan Timur tersebut sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di provinsi ini. Namun di balik angka yang menggembirakan itu, DPRD Samarinda menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan indikator makroekonomi tidak selalu menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia menilai sejumlah pelaku usaha masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional, terutama yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa.

“Pertumbuhan ekonomi Samarinda memang menunjukkan tren yang positif dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, terdapat sejumlah konsekuensi ekonomi yang mulai dirasakan oleh masyarakat maupun dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada aktivitas distribusi,” ujar Sani, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, sektor perdagangan dan jasa menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak kenaikan biaya logistik dan bahan bakar. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi meningkat sehingga memengaruhi tingkat keuntungan para pelaku usaha.

Akibatnya, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dinilai tidak secepat yang tergambar dari angka pertumbuhan yang tercatat secara statistik.

Selain itu, Sani juga menaruh perhatian terhadap kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut kelompok usaha tersebut menjadi salah satu sektor yang paling rentan menghadapi perubahan ekonomi karena sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi memaksa sebagian pelaku UMKM melakukan berbagai penyesuaian agar usaha mereka tetap bertahan.

“Sejumlah pelaku UMKM terpaksa melakukan efisiensi, mengurangi kapasitas produksi, hingga menyesuaikan strategi usaha karena meningkatnya harga bahan baku dan biaya operasional yang harus mereka tanggung,” katanya.

Tak hanya menyoroti kondisi dunia usaha, Sani juga mengingatkan adanya tantangan dari sisi fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda pada 2026 menjadi lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disampaikannya, total anggaran daerah mengalami penurunan dari sekitar Rp5,8 triliun pada 2025 menjadi Rp3,18 triliun pada tahun ini. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan dan belanja daerah.

“Kondisi ini menuntut pemerintah untuk semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Program yang dijalankan harus benar-benar memberikan dampak langsung dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Sani tetap memandang prospek ekonomi Samarinda cukup positif. Ia menilai berbagai langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah daerah mampu membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan yang muncul.

Menurutnya, daya beli masyarakat yang masih relatif terjaga serta pertumbuhan sejumlah sektor unggulan menjadi faktor penting yang menopang ketahanan ekonomi daerah.

“Langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah patut diapresiasi. Dengan dukungan konsumsi masyarakat yang masih bergerak serta perkembangan sektor-sektor strategis, perekonomian Samarinda masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk terus tumbuh,”pungkasnya.(adv/yii)