DPRD Samarinda Usulkan Dukungan Permodalan bagi Pekerja Terdampak Transisi Sektor Tambang

KET foto Anggota Komisi 111; Ismail

Publiknews.co Samarinda – DPRD Samarinda menilai penyediaan akses permodalan menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat menghadapi perubahan struktur ekonomi seiring berkurangnya aktivitas sektor pertambangan. Dukungan tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi pekerja terdampak untuk beralih menjadi pelaku usaha mandiri.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail, mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian agar memperluas program pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

Menurutnya, tidak sedikit pekerja yang telah memiliki keterampilan dan pengalaman, tetapi belum mampu membangun usaha karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

“Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat perlu didukung dengan akses pembiayaan yang memadai. Tanpa modal usaha, potensi tersebut akan sulit berkembang menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan,” ujar Ismail, Selasa (16/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif, seperti bantuan usaha maupun skema pinjaman dengan persyaratan ringan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memulai kegiatan usaha.

Menurut Ismail, program pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya melalui pelatihan keterampilan. Setelah masyarakat memperoleh kemampuan baru, perlu ada pendampingan dan dukungan pembiayaan agar keterampilan tersebut dapat diwujudkan menjadi usaha yang produktif.

Ia juga berpandangan bahwa semakin luas akses terhadap permodalan, semakin besar pula peluang lahirnya pelaku usaha baru yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat.

“Selain pelatihan, masyarakat juga memerlukan dukungan lanjutan berupa pembiayaan yang mudah diakses. Dengan demikian, keterampilan yang dimiliki dapat berkembang menjadi usaha yang mampu menghasilkan pendapatan,” katanya.

Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa langkah tersebut perlu dipersiapkan sejak dini sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan ekonomi di Kota Samarinda.

Menurutnya, peningkatan angka pengangguran tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan usaha berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas.

“Pemerintah perlu bergerak lebih cepat dalam menyiapkan program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga serta dampak sosial akibat perubahan struktur ekonomi dapat diminimalkan,” pungkasnya.(adv/ayii)