DPRD Samarinda Dorong Persiapan Tenaga Kerja Hadapi Era Transisi Pasca Pertambangan

ket foto Anggota Komisi 111 ,Ismail

Publiknews.co Samarinda – DPRD Samarinda mengingatkan pentingnya menyiapkan strategi transisi ekonomi seiring arah pembangunan Kota Samarinda yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Langkah tersebut dinilai harus dibarengi dengan upaya menciptakan peluang kerja baru agar tidak memicu peningkatan angka pengangguran.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail, mengatakan perubahan menuju struktur ekonomi yang lebih beragam merupakan kebijakan jangka panjang yang perlu didukung. Namun, menurutnya, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat berkurangnya aktivitas industri tambang.

“Transformasi menuju kota yang tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan tentu merupakan proses yang harus dipersiapkan secara matang. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian ialah keberlanjutan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang terdampak,” ujar Ismail, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa potensi berkurangnya lapangan pekerjaan semakin relevan setelah adanya penyesuaian kuota produksi perusahaan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi sejak dini, masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas tambang, termasuk sektor pendukungnya, berpotensi menghadapi tekanan ekonomi.

Oleh sebab itu, Ismail meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada kebijakan pengurangan aktivitas pertambangan, tetapi juga mempercepat pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ia menilai perluasan akses terhadap kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha di luar sektor tambang menjadi langkah yang patut diperkuat.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung proses transisi tersebut. Program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan bagi calon pelaku usaha perlu diperluas agar masyarakat memiliki kemampuan untuk beralih ke sektor jasa, perdagangan, industri kreatif, maupun usaha mandiri.

“Pekerja yang terdampak harus memiliki pilihan pekerjaan lain. Oleh karena itu, program peningkatan keterampilan perlu diperluas agar mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan sektor ekonomi yang baru atau membangun usaha secara mandiri,” katanya.

Ismail menambahkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya aktivitas pertambangan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan tersebut sehingga dampak sosial yang mungkin muncul dapat diminimalkan.

“Transisi menuju struktur ekonomi yang lebih beragam harus disertai dengan kesiapan tenaga kerja. Dengan demikian, perubahan kebijakan tidak akan menimbulkan persoalan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang,” pungkasnya.(adv/ayii)