DPRD Samarinda Dorong Proyeksi Guru Pensiun agar Tidak Picu Kekosongan Pengajar

Publiknews.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta menyusun perencanaan kebutuhan tenaga pendidik secara lebih jauh untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun. DPRD menilai langkah tersebut penting agar kekurangan tenaga pengajar tidak kembali terjadi di sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan persoalan kekurangan guru harus dilihat sebagai kebutuhan yang terus bergerak. Selain menghitung jumlah guru yang masih kurang saat ini, pemerintah perlu memperkirakan jumlah tenaga pendidik yang akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang.

“Berdasarkan data terakhir dari Dinas Pendidikan, Samarinda saat ini masih memiliki kekurangan sekitar 500 guru. Angka itu tentunya perlu terus diperbarui karena setiap tahun ada tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun,” ujar Ismail, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah memiliki gambaran mengenai guru yang akan memasuki masa pensiun. Data tersebut perlu dibuat secara terperinci, termasuk lokasi sekolah, bidang studi serta jumlah tenaga yang berpotensi kosong setelah masa tugas berakhir.

Ismail menilai pola perencanaan seperti itu akan membuat pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan tenaga pengganti. Sekolah tidak perlu menunggu sampai terjadi kekurangan guru terlebih dahulu baru mencari solusi.

“Penggantian guru harus dipersiapkan sebelum kekosongan terjadi. Jadi ketika ada tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, pemerintah sudah mengetahui kebutuhan penggantinya,” jelasnya.

Ia mengatakan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada sekolah yang mungkin membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran tertentu, sementara sekolah lainnya membutuhkan tenaga pendidik karena jumlah siswanya meningkat.

Karena itu, pemetaan kebutuhan guru dinilai harus dilakukan secara spesifik berdasarkan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan formasi serta prioritas pengadaan tenaga pendidik.

Ismail juga mengingatkan agar kebijakan pemenuhan guru tetap diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah. Keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas, namun kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembelajaran tetap harus diperhatikan.

“Guru dan tenaga kesehatan sama-sama mempunyai posisi penting dalam pelayanan masyarakat. Hanya saja, kebijakan pemenuhannya harus melihat kebutuhan masing-masing sektor dan kondisi yang ada di lapangan,” katanya.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah mulai membuat proyeksi kebutuhan guru untuk beberapa tahun ke depan. Dengan adanya perencanaan jangka menengah, pemerintah dapat mengantisipasi jumlah guru yang pensiun sekaligus menyiapkan tenaga pengganti sesuai kebutuhan sekolah.

Menurut Ismail, langkah tersebut juga dapat mencegah proses belajar mengajar terganggu akibat kekosongan tenaga pengajar. Perencanaan yang lebih awal dinilai akan membuat kebijakan pengadaan guru lebih terarah dan tidak bersifat reaktif.

“Yang perlu kita bangun adalah sistem perencanaan yang melihat kebutuhan guru ke depan. Jangan sampai sekolah baru mencari pengganti setelah gurunya pensiun, karena kebutuhan itu sebenarnya bisa diproyeksikan sejak awal,” pungkasnya.(adv)