Hamas Tak Setuju Transaksi Pemda Kaltim Dialihkan ke Bank Himbara

Teks Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Publiknews.co, SAMARINDA – Rencana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud.

Ia menyatakan secara pribadi tidak sependapat dengan rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan Bankaltimtara memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi daerah, termasuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasanuddin menilai, transaksi keuangan pemerintah melalui bank daerah tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas pelayanan perbankan. Perputaran dana tersebut juga memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.

“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu ‘kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” kata Hasanuddin saat ditemui, Kamis (12/11/2026).

Politisi yang akrab disapa Hamas itu menjelaskan, Bankaltimtara merupakan salah satu instrumen pendukung perekonomian Kaltim. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan agar bank milik daerah tersebut dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan efisiensi anggaran serta perubahan besaran dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah perlu lebih cermat dalam menjaga sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Dalam situasi tersebut, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk sektor perbankan, dinilai perlu diperhatikan agar potensi ekonomi tetap dapat memberikan manfaat bagi daerah.

“Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.

Hasanuddin berpandangan, peningkatan kualitas Bankaltimtara seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pembenahan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan, serta penguatan kemampuan bersaing dinilai dapat menjadi langkah untuk memperbesar kontribusi bank daerah.

“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menilai penguatan Bankaltimtara perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintahan dengan standar pelayanan yang baik.

Menurutnya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak semestinya hanya mempertimbangkan aspek kemudahan transaksi. Dampak ekonomi terhadap daerah serta keberlangsungan BUMD juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Hasanuddin berharap, setiap keputusan terkait penggunaan layanan perbankan pemerintah daerah tetap memperhatikan potensi kontribusi terhadap PAD. Dengan demikian, peran bank daerah dalam mendukung perekonomian Kaltim dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.(adv/DPRD/Kaltim)

penulis nisa editor redaksi