Teks Foto: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Publiknews.co, SAMARINDA – Persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon hingga dugaan penahanan ijazah karyawan, masih menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Perusahaan diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja dalam menjalankan hubungan kerja.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan setiap perusahaan wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk terkait pembayaran upah, jaminan sosial, serta pemberian pesangon ketika terjadi PHK.
Menurutnya, berbagai laporan yang diterima menunjukkan masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut harus ditangani agar pekerja tidak kehilangan hak hanya karena posisi mereka lebih lemah dalam hubungan industrial.
Novan menjelaskan, penanganan persoalan ketenagakerjaan melibatkan kewenangan pemerintah kota dan provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.
Sementara itu, Disnaker Samarinda memiliki peran dalam menerima pengaduan, memfasilitasi komunikasi, serta mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pekerja.
“Kami siap membantu memfasilitasi pekerja yang menghadapi persoalan dengan perusahaan. Walaupun kewenangan pengawasan berada di pemerintah provinsi, bukan berarti pengaduan masyarakat tidak bisa kami tindak lanjuti,” kata Novan.
Ia menambahkan, perselisihan antara pekerja dan perusahaan pada dasarnya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit. Apabila kedua pihak tidak menemukan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Namun, proses penyelesaian yang membutuhkan waktu tidak jarang menyulitkan pekerja. Terlebih bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sementara hak-haknya belum terpenuhi.
Kondisi ekonomi serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum juga menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja dalam memperjuangkan haknya.
Selain persoalan PHK dan upah, Novan turut memberikan perhatian terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia menegaskan dokumen pendidikan merupakan milik pribadi karyawan sehingga tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan pekerja.
“Perusahaan tidak boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan yang justru merugikan karyawan. Dokumen tersebut merupakan hak pribadi pekerja dan harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar memastikan seluruh ketentuan hubungan kerja tertuang secara jelas, mulai dari perjanjian kerja, besaran upah, kepesertaan jaminan sosial hingga hak pesangon apabila hubungan kerja berakhir.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, akan terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami persoalan ketenagakerjaan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga akan diperkuat agar setiap laporan mendapatkan penanganan sesuai kewenangan.
Novan berharap perusahaan dan pekerja dapat membangun hubungan industrial yang sehat dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan begitu, perlindungan tenaga kerja tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.
“Perusahaan harus menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Hubungan kerja yang baik hanya bisa terwujud apabila hak dan tanggung jawab kedua belah pihak sama-sama dihormati,” tandasnya. (adv/DPRD/nisnun)







Users Today : 1213
Total Users : 561678
Views Today : 2756
Total views : 1706471
Who's Online : 12