Teks Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.
Publiknews.co, SAMARINDA – Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang kali di Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Persoalan yang telah berlangsung selama beberapa bulan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi sejumlah sektor usaha.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diusulkannya yakni potongan pembayaran rekening listrik hingga 50 persen.
Menurut Rohim, masyarakat sebagai pelanggan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kewajiban pembayaran yang telah dipenuhi. Karena itu, ketika pasokan listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya, PLN perlu memberikan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai gangguan yang terus berulang membuat pelanggan harus menanggung dampak dari pelayanan yang belum stabil. Kondisi tersebut dianggap tidak adil apabila masyarakat tetap dibebankan pembayaran secara penuh tanpa adanya kompensasi.
“Harus ada konsekuensi ketika pelayanan yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kami mengusulkan pengurangan tagihan sebagai bentuk tanggung jawab PLN kepada masyarakat,” ujar Rohim.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut persoalan kelistrikan di Samarinda telah berlangsung hampir enam bulan. Selama periode tersebut, masyarakat masih dihadapkan pada ketidakpastian pasokan listrik.
Ia turut mengkritisi pola komunikasi PLN yang dinilai belum memberikan jawaban memadai atas keresahan pelanggan. Informasi mengenai jadwal pemadaman, menurutnya, tidak cukup apabila tidak disertai penjelasan mengenai langkah penyelesaian dan kepastian pemulihan layanan.
Dampak gangguan listrik juga dirasakan pelaku usaha, terutama usaha kecil yang aktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik. Terhentinya kegiatan produksi hingga potensi kerusakan bahan baku menjadi risiko yang dapat memengaruhi pendapatan mereka.
“Jangan hanya menyampaikan informasi jadwal pemadaman. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan pasokan listrik benar-benar kembali stabil, sekaligus perhatian terhadap kerugian yang mereka alami,” tegasnya.
Selain meminta kompensasi, Rohim mendorong PLN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, termasuk fasilitas pembangkit dan perangkat pendukung yang diduga menjadi penyebab gangguan.
Ia menilai peralatan yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan perlu segera diperbaiki atau diganti. Transparansi mengenai sumber permasalahan serta target penyelesaian juga diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya.
Rohim turut mendorong pelaksanaan audit terhadap pengelolaan kelistrikan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan yang terus terjadi. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan pelayanan sekaligus memastikan tidak ada persoalan yang dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur kelalaian maupun pelanggaran, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya. (adv/DPRD/Nisa)







Users Today : 1213
Total Users : 561678
Views Today : 2757
Total views : 1706472
Who's Online : 12