• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

Novan Syahronny Pasie Desak Perusahaan di Samarinda Tunaikan Hak Pekerja yang Terkena PHK

Redaksi by Redaksi
November 9, 2026
in Advetorial, DPRD SAMARINDA, Samarinda
0 0
0
Novan Syahronny Pasie Desak Perusahaan di Samarinda Tunaikan Hak Pekerja yang Terkena PHK
Bagikan

Teks Foto: Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.

Publiknews.co, SAMARINDA – Persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon hingga dugaan penahanan ijazah karyawan, masih menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Perusahaan diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja dalam menjalankan hubungan kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan setiap perusahaan wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk terkait pembayaran upah, jaminan sosial, serta pemberian pesangon ketika terjadi PHK.

Menurutnya, berbagai laporan yang diterima menunjukkan masih terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut harus ditangani agar pekerja tidak kehilangan hak hanya karena posisi mereka lebih lemah dalam hubungan industrial.

Novan menjelaskan, penanganan persoalan ketenagakerjaan melibatkan kewenangan pemerintah kota dan provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.

Sementara itu, Disnaker Samarinda memiliki peran dalam menerima pengaduan, memfasilitasi komunikasi, serta mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pekerja.

“Kami siap membantu memfasilitasi pekerja yang menghadapi persoalan dengan perusahaan. Walaupun kewenangan pengawasan berada di pemerintah provinsi, bukan berarti pengaduan masyarakat tidak bisa kami tindak lanjuti,” kata Novan.

Ia menambahkan, perselisihan antara pekerja dan perusahaan pada dasarnya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit. Apabila kedua pihak tidak menemukan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Namun, proses penyelesaian yang membutuhkan waktu tidak jarang menyulitkan pekerja. Terlebih bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sementara hak-haknya belum terpenuhi.

Kondisi ekonomi serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum juga menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja dalam memperjuangkan haknya.

Selain persoalan PHK dan upah, Novan turut memberikan perhatian terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia menegaskan dokumen pendidikan merupakan milik pribadi karyawan sehingga tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan pekerja.

“Perusahaan tidak boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan yang justru merugikan karyawan. Dokumen tersebut merupakan hak pribadi pekerja dan harus dikembalikan sesuai ketentuan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengingatkan perusahaan agar memastikan seluruh ketentuan hubungan kerja tertuang secara jelas, mulai dari perjanjian kerja, besaran upah, kepesertaan jaminan sosial hingga hak pesangon apabila hubungan kerja berakhir.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, akan terus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami persoalan ketenagakerjaan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga akan diperkuat agar setiap laporan mendapatkan penanganan sesuai kewenangan.

Novan berharap perusahaan dan pekerja dapat membangun hubungan industrial yang sehat dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan begitu, perlindungan tenaga kerja tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan usaha.

“Perusahaan harus menjalankan kewajibannya sesuai aturan. Hubungan kerja yang baik hanya bisa terwujud apabila hak dan tanggung jawab kedua belah pihak sama-sama dihormati,” tandasnya. (adv/DPRD/nisnun)

Post Views: 13
Previous Post

Abdul Rohim Minta PLN Beri Kompensasi atas Pemadaman Listrik Berulang di Samarinda

Next Post

Sri Puji Astuti Minta Pemerataan Tenaga Psikolog di Puskesmas Samarinda

Redaksi

Redaksi

Next Post
Sri Puji Astuti Minta Pemerataan Tenaga Psikolog di Puskesmas Samarinda

Sri Puji Astuti Minta Pemerataan Tenaga Psikolog di Puskesmas Samarinda

Sosial Media

Statistik Pengunjung

593776
Users Today : 1202
Total Users : 561667
Views Today : 2728
Total views : 1706443
Who's Online : 7
Your IP Address : 216.73.216.194
Server Time : 2026-11-22
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In