Publiknews.co, SAMARINDA – Ketersediaan program beasiswa daerah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong segera merumuskan skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal daerah, baik yang memiliki prestasi maupun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai keberadaan beasiswa daerah penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, hingga kini Samarinda belum memiliki program beasiswa mandiri yang secara khusus menjangkau kebutuhan mahasiswa setempat.
Ia menyayangkan belum adanya kebijakan tersebut, padahal bantuan biaya pendidikan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Anhar menegaskan, pemberian beasiswa semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, terutama untuk memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa berprestasi dan mereka yang terkendala biaya.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, DPRD sebenarnya telah beberapa kali menyampaikan usulan pembentukan program beasiswa. Namun, realisasinya masih menunggu keputusan pemerintah kota, khususnya terkait kemampuan keuangan daerah.
Ada sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan Pemkot sebelum menjalankan kebijakan tersebut. Di antaranya proyeksi pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil, sebagai dasar untuk menentukan kemampuan pembiayaan program.
Selain itu, perhitungan kapasitas fiskal menjadi kewenangan pihak eksekutif. Sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan usulan kebijakan. Di sisi lain, konsep program pendidikan yang telah disiapkan DPRD juga perlu diselaraskan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Anhar menilai anggaran pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Peningkatan kualitas SDM dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan Samarinda sehingga perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan pembangunan infrastruktur.
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD mengusulkan agar penerima beasiswa dibagi berdasarkan sejumlah kategori. Salah satunya memberikan kuota bagi mahasiswa dengan prestasi akademik maupun nonakademik, serta menyediakan porsi khusus bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Skema bantuan juga diharapkan terintegrasi dengan data kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat ditentukan secara lebih tepat, termasuk memastikan mahasiswa yang membutuhkan memperoleh dukungan pembiayaan hingga menyelesaikan pendidikan.
Tidak kalah penting, Anhar mendorong adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut diperlukan agar program beasiswa memiliki kepastian dan dapat terus dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Ia menyebut DPRD telah menyiapkan konsep yang menggabungkan aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan komitmen serta keputusan anggaran dari pemerintah kota.
“Kami sudah memiliki blueprint mengenai program pendidikan dan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya tentu bergantung pada kebijakan pemerintah,” pungkas Anhar. (Adv/Dprd/nisnun)







Users Today : 25
Total Users : 552878
Views Today : 37
Total views : 1691806
Who's Online : 8