• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Siapkan Beasiswa untuk Mahasiswa Lokal

Redaksi by Redaksi
November 13, 2026
in Advetorial, DPRD SAMARINDA, Samarinda
0 0
0
DPRD Samarinda Desak Pemkot Segera Siapkan Beasiswa untuk Mahasiswa Lokal
Bagikan

Publiknews.co, SAMARINDA – Ketersediaan program beasiswa daerah di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong segera merumuskan skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal daerah, baik yang memiliki prestasi maupun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai keberadaan beasiswa daerah penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, hingga kini Samarinda belum memiliki program beasiswa mandiri yang secara khusus menjangkau kebutuhan mahasiswa setempat.

Ia menyayangkan belum adanya kebijakan tersebut, padahal bantuan biaya pendidikan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Anhar menegaskan, pemberian beasiswa semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, terutama untuk memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa berprestasi dan mereka yang terkendala biaya.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, DPRD sebenarnya telah beberapa kali menyampaikan usulan pembentukan program beasiswa. Namun, realisasinya masih menunggu keputusan pemerintah kota, khususnya terkait kemampuan keuangan daerah.

Ada sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan Pemkot sebelum menjalankan kebijakan tersebut. Di antaranya proyeksi pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil, sebagai dasar untuk menentukan kemampuan pembiayaan program.

Selain itu, perhitungan kapasitas fiskal menjadi kewenangan pihak eksekutif. Sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan usulan kebijakan. Di sisi lain, konsep program pendidikan yang telah disiapkan DPRD juga perlu diselaraskan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Anhar menilai anggaran pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Peningkatan kualitas SDM dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan Samarinda sehingga perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan pembangunan infrastruktur.

Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD mengusulkan agar penerima beasiswa dibagi berdasarkan sejumlah kategori. Salah satunya memberikan kuota bagi mahasiswa dengan prestasi akademik maupun nonakademik, serta menyediakan porsi khusus bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Skema bantuan juga diharapkan terintegrasi dengan data kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat ditentukan secara lebih tepat, termasuk memastikan mahasiswa yang membutuhkan memperoleh dukungan pembiayaan hingga menyelesaikan pendidikan.

Tidak kalah penting, Anhar mendorong adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut diperlukan agar program beasiswa memiliki kepastian dan dapat terus dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

Ia menyebut DPRD telah menyiapkan konsep yang menggabungkan aspek pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut tetap membutuhkan komitmen serta keputusan anggaran dari pemerintah kota.

“Kami sudah memiliki blueprint mengenai program pendidikan dan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya tentu bergantung pada kebijakan pemerintah,” pungkas Anhar. (Adv/Dprd/nisnun)

Post Views: 6
Previous Post

APBD Kaltim Turun Jadi Rp12 Triliun, Firnadi Ikhsan Harap Dana Transfer Dipulihkan Bertahap

Next Post

Ahmad Vananzda Sebut Penurunan Foto Gibran Bukan Hal yang Perlu Dipolemikkan

Redaksi

Redaksi

Next Post
Ahmad Vananzda Sebut Penurunan Foto Gibran Bukan Hal yang Perlu Dipolemikkan

Ahmad Vananzda Sebut Penurunan Foto Gibran Bukan Hal yang Perlu Dipolemikkan

Sosial Media

Statistik Pengunjung

584978
Users Today : 16
Total Users : 552869
Views Today : 23
Total views : 1691792
Who's Online : 5
Your IP Address : 216.73.216.194
Server Time : 2026-11-17
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In