Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras.
Publiknews.co, SAMARINDA – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Keterbatasan fasilitas sekolah dan belum meratanya penempatan tenaga pendidik menjadi persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan kebutuhan pendidikan di sejumlah daerah yang masuk dalam wilayah pemilihannya, yakni Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau, masih memerlukan perhatian lebih. Menurutnya, kondisi setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, terutama berkaitan dengan akses geografis dan ketersediaan sarana pendidikan.
Ia menyebut beberapa kecamatan di Kutim, seperti Sandaran, Sangkulirang, dan Busang, masih membutuhkan peningkatan fasilitas pendidikan. Letak wilayah yang relatif jauh dari pusat kabupaten turut menjadi tantangan dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang memadai.
Agus menilai pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan guru serta tenaga kependidikan agar fasilitas yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau dikatakan terpenuhi sampai pada saat ini secara keseluruhan belum terpenuhi, baik infrastrukturnya, kemudian juga tenaga pengajarnya,” kata Agus Aras, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geografis sejumlah daerah membutuhkan kebijakan dan perencanaan khusus. Sebab, keterbatasan akses antarkecamatan dapat memengaruhi proses pembangunan fasilitas pendidikan maupun pemerataan penempatan tenaga pengajar.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB). Ketiga jenjang tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah provinsi sehingga pemenuhannya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Agus mengatakan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mendorong agar kebutuhan sektor pendidikan memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Dengan demikian, berbagai kekurangan fasilitas maupun kebutuhan sekolah di daerah dapat dipenuhi secara bertahap.
“SesuaI dengan fungsi kami, tentu akan semaksimal mungkin berjuang untuk bagaimana supaya mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga yang dibutuhkan itu benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana,” ujarnya.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Agus turut mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten yang telah membantu menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses pendidikan.
Sejumlah dukungan tersebut di antaranya hibah lahan dari Pemkab Kutim untuk pembangunan SMA Negeri 3 Sangatta Utara dan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan. Sementara di Kabupaten Berau, pemerintah daerah juga telah menyediakan lahan bagi pembangunan SMA Negeri 16 dan SMA Negeri 17.
Meski demikian, Agus mengingatkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan dibarengi dengan kesiapan tenaga pengajar. Penambahan sekolah harus diikuti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Ia memastikan DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan terus mengawal persoalan tersebut, termasuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan pendidikan di Bontang, Kutim, dan Berau mendapat penanganan sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Kita akan mengawal dengan sungguh-sungguh dan selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun







Users Today : 1308
Total Users : 557060
Views Today : 2188
Total views : 1697770
Who's Online : 14