Agusriansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kaltim, Tekankan Peran Generasi Muda dalam Era Pasca-Tambang

Publiknews.co Samarinda – Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur menjadi kabar positif dalam perkembangan ekonomi daerah.

Namun di balik pencapaian tersebut, masih tersimpan persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dominasi sektor pertambangan yang belum sepenuhnya tergantikan oleh sektor produktif lain.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa meskipun TPT menurun dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025, perekonomian Kaltim masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan konstruksi, yang bersifat tidak berkelanjutan.

“Capaian ini tentu layak diapresiasi, namun kita tidak boleh terlena. Ketergantungan yang tinggi pada sektor tambang menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah belum cukup kuat dan perlu segera didiversifikasi,” ujar Agusriansyah, Kamis (10/7/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir, sektor pertambangan telah menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 46.002 orang.

Sementara itu, sektor-sektor potensial lainnya seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan masih berkembang lambat.

Agusriansyah menekankan bahwa arah pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur ke depan harus bergeser menuju sektor berbasis teknologi, inovasi, dan berwawasan lingkungan.

Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak dalam perubahan tersebut, asalkan didukung oleh kebijakan dan fasilitas yang tepat.

“Pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi pelatihan di bidang ekonomi kreatif, agribisnis berbasis teknologi, hingga digitalisasi usaha. Dukungan terhadap profesi baru seperti pembuat konten, pelaku ekspor produk lokal, serta pelatihan dan sertifikasi di bidang IT harus diperkuat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya pemetaan minat dan bakat generasi muda agar program pelatihan yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.

“Program pelatihan tidak boleh asal dibuat. Harus berbasis data dan analisis kebutuhan. Ketika minat generasi muda sudah diketahui, pemerintah dapat memberikan intervensi secara tepat,” tambah legislator dari PKB itu.

Agusriansyah turut menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.

Ia menyatakan bahwa kurikulum vokasi harus diperbarui agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan dunia usaha.

“Selama ini, banyak lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan ini secara menyeluruh, Agusriansyah mengusulkan agar pemerintah daerah menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi lokal.

Ia mendorong agar proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, legislatif, hingga pelaku industri.

“Kita tidak bisa hanya menunggu investasi datang dan lapangan kerja terbuka begitu saja. Kita yang harus lebih proaktif membangun sistem ketenagakerjaan baru, yang sesuai dengan potensi lokal dan karakter generasi muda Kalimantan Timur,” pungkasnya.
(Adv/dprdkaltim)

Penulis Nisnun Editor Redaksi