DPRD Kaltim Soroti Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, Syaharia Mas’ud: Ini Baru Permukaan Gunung Es

Publiknews.co Samarinda – Dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kaltim, Syaharia Mas’ud, menyebut kasus ini kemungkinan besar hanyalah permukaan dari persoalan yang jauh lebih besar.

“Saya menduga apa yang terjadi di KHDTK Unmul ini hanyalah puncak dari gunung es. Baru satu kasus yang muncul, dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” ujar Saharia usai rapat gabungan Komisi I hingga IV DPRD Kaltim, Kamis (10/7/2025).

Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini memerlukan kerja ekstra, baik dari pemerintah provinsi maupun jajaran legislatif.

Menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan penyelidikan biasa, tetapi perlu komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rapat gabungan yang digelar, para anggota dewan sepakat untuk menindaklanjuti kasus tambang ilegal tersebut secara bertahap dan terukur.

Saharia bahkan meminta agar rapat berikutnya menghadirkan pimpinan dari seluruh instansi terkait secara langsung, bukan diwakilkan.

“Kalau kita ingin masalah ini ditangani serius, maka semua pimpinan harus hadir. Saya tidak ingin rapat hanya jadi formalitas tanpa hasil konkret. Karena itu, saya minta rapat mendatang dijadwalkan dengan tenggat waktu yang jelas, misalnya dua minggu, dan hasilnya harus terlihat,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa rapat hanya akan efektif apabila menghasilkan pencapaian nyata dan bukan sekadar diskusi tanpa arah.

Untuk itu, ia menginstruksikan kepada rekan-rekannya di komisi agar rapat lanjutan nantinya memiliki agenda dan target yang spesifik.

Lebih lanjut, Saharia mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini kemungkinan tidak hanya dari kalangan luar, tetapi juga melibatkan oknum dari institusi pemerintahan, hingga unsur akademik.

“Secara pribadi saya yakin, ini tidak mungkin melibatkan satu orang saja. Ada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak dari pemerintah, bahkan saya dapat informasi bahwa ada juga mahasiswa Unmul yang turut terlibat. Tidak tertutup kemungkinan dosen pun terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.

Ia memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas.

Dalam waktu dekat, rapat lanjutan dijadwalkan untuk merumuskan langkah-langkah penanganan yang lebih tegas dan menyeluruh.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Ini akan terus kami tindak lanjuti dengan lebih serius,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi