Publiknews.co, SAMARINDA – Kualitas pekerjaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan hasil pekerjaan memiliki ketahanan dan manfaat dalam jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan setiap proyek infrastruktur perlu didukung perencanaan teknis yang matang, standar mutu yang jelas, serta kepastian pembiayaan. Ketiga aspek tersebut dinilai menentukan keberhasilan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan penghubung Tering di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Proyek tersebut terbagi dalam tiga paket pekerjaan dengan perkembangan fisik yang telah melampaui separuh target.
Berdasarkan data progres, paket pertama telah mencapai 67 persen, paket kedua sebesar 68 persen, sementara paket ketiga berada di angka 77 persen. Capaian ini diharapkan tidak hanya menunjukkan perkembangan pengerjaan, tetapi juga diiringi dengan kualitas konstruksi yang memenuhi ketentuan.
Reza mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meningkatkan konektivitas antardaerah melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.
“Kami menilai upaya gubernur dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Kaltim sudah cukup baik. Pembangunan seperti inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas dan konektivitas daerah,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap tahapan pekerjaan tidak mengabaikan ketentuan teknis. Mulai dari penyusunan perencanaan, pemilihan spesifikasi material hingga penerapan standar mutu harus diperhatikan secara menyeluruh.
Selain kualitas pengerjaan, ketersediaan anggaran juga harus dipastikan sejak awal. Menurut Reza, perencanaan yang tidak disertai dukungan pembiayaan memadai berisiko menghambat penyelesaian proyek maupun memengaruhi hasil pembangunan.
“Perencanaan harus benar-benar disiapkan dengan matang. Spesifikasi dan standar kualitas perlu diperhatikan, termasuk memastikan anggaran tersedia sehingga pekerjaan bisa berjalan sesuai target,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan dana pembangunan infrastruktur digunakan secara tepat. Alokasi anggaran harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Reza berharap seluruh pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang kuat, layak digunakan, dan mampu menunjang mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi






Users Today : 1320
Total Users : 557072
Views Today : 2214
Total views : 1697796
Who's Online : 10