PUBLIK NEWS.CO -SAMARINDA- Anhar Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda , kritisi pembangunan Rumah Sakit Kopri yang tak sesuai dengan lahan yang ada.
Pembangunan Rumah Sakit Kopri di wilayah Gor Sempaja, kini menuai kritikan dari anggota komisi III DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan lahan peruntukkannya.
Anhar mengkritisi lahan yang seharusnya di bangun tempat resapan air, kini menjadi lahan pembangunan Rumah Sakit Kopri.
“Sangat di sayangkan, yang jelas itu kan daerah resapan air, yang harusnya bisa meminimalisir banjir, malah di bangun rumah skit,” ucapnya dengan kesal.
Menurutnya, hal ini malah memperlambat proses penanggulangan banjir yang sedang di upayakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Yang jelas ini memperlambat percepatan penanggulangan banjir yang di gaungkan pemkot,”
Politisi PDI-P ini menyayangkan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda yang tidak bersikap tegas terhadap proses pembangunan tersebut.
“Ironi juga pernyataan DLH Kota Samarinda, Katanya pemprov sudah sowan, apakah pembangunan di Samarinda di bangun dulu gedungnya baru izinnya belakangan,” singgungnya dengan ketus.
Ia pun tersulut amarah, dengan sikap Pemprov Kaltim yang tidak mencontohkan perilaku baik kepada Swasta, terutama dari segi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Harusnya pemprov juga harus memberikan contoh yang baik ke pihak swasta, Bagaimana kemudian Pemerintah memberikan produk amdal dan izin harus di selesaikan. Jangan seenak perutnya aja,” katanya sambil geram.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda tersebut, pembangunan itu dinilai sebagai pembangunan yang di paksakan.
”Yang jelas Amdalnya tidak sesuai, karena di situ rawan banjir,” tegasnya.
Terkait dengan perizinan, Anhar mengatakan jika perizinan RS Kopri ini belum ada, namun sudah sampai ke tahap pembangunan.
“RS Kopri ini izinnya belum ada, tapi sudah di bangun, apakah ada perda sowan,” bebernya.
Pria vokal di DPRD Kota tersebut juga melontarkan kritikan ke Pemprov Kaltim, yang tidak memenuhi prosedur perizinan pembangunan.
“Pemprov sudah sowan ke mereka, pertanyaannya Apakah cukup sowan aja? Ya nggak lah,” tanya nya dengan ketus.
Hal ini di anggap merusak sistem pembangunan Kota Samarinda. Akibat ketidak patuhan penerapan langkah-langkah dalam membangun infrastruktur. Ia pun mengatakan jika pemerintah ugal-ugalan, maka pihak swasta juga akan ugal-ugalan dalam membangun.
“Ini yang bikin rusak pembangunan kita, kalau begitu karena pemerintah ugal-ugalan, ya sudah kita yang swasta juga ugal-ugalan juga,” tambahnya.
Terakhir, ia mengatakan jika memang lahan tersebut tidak sesuai untuk di bangun RS Kopri.
“Yang jelas, lokasi tidak sesuai. Karena tempat yang paling cocok adalah membangun Folder Air,” terangnya.
Kembali ia menyinggung, tentang pembangunan RS Kopri di Gor Sempaja dengan kalimat dan nada ketusnya.
“Jangankan rumah sakit, surga aja gak boleh di bangun.” Pungkasnya.
Penulis : zul.
Editor. : nika