Aturan Batas Usia Beasiswa Dikritik, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Lanjut

Publiknews.co Samarinda – Kebijakan batas usia dalam program beasiswa pendidikan tinggi Gratispol menuai kritik dari legislatif.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai aturan tersebut terlalu kaku dan justru berpotensi menghambat kesempatan belajar bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.

Menurut Darlis, ketentuan usia maksimum dalam skema beasiswa yang saat ini diterapkan menjadi tembok penghalang bagi banyak individu yang memiliki semangat belajar tinggi namun tidak masuk dalam rentang usia yang disyaratkan.

“Pendidikan itu hak semua orang. Tidak seharusnya dibatasi hanya karena umur. Banyak warga kita yang baru mampu menempuh pendidikan lanjut setelah mapan secara ekonomi atau selesai dengan tanggung jawab keluarga,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa program Gratispol merupakan salah satu terobosan penting di awal pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Namun demikian, menurutnya, sejumlah aspek teknis perlu dikaji ulang agar semangat inklusivitas benar-benar tercermin dalam pelaksanaannya.

Darlis mendorong agar Pemprov Kaltim tidak hanya berhenti pada target distribusi beasiswa, melainkan fokus pada bagaimana program tersebut mampu menjangkau masyarakat secara adil dan proporsional, termasuk mereka yang masuk kategori usia non-tradisional namun tetap ingin mengembangkan kapasitas akademiknya.

“Harus ada revisi regulasi. Program ini sebaiknya dirancang untuk membuka peluang, bukan mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mengakses pendidikan,” tegas legislator asal Fraksi PAN itu.

Selain menyoroti soal batas usia, ia juga menekankan perlunya peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan.

Menurut Darlis, komitmen terhadap pendidikan tidak hanya ditunjukkan melalui program populis, tapi juga lewat keseriusan dalam memperkuat anggaran dan memperluas cakupan penerima.

“Kita ingin beasiswa Gratispol bukan hanya hadir sebagai simbol keberpihakan, tetapi menjadi alat nyata pemerataan akses pendidikan di Kaltim,” ujarnya.

DPRD, lanjut Darlis, akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak stagnan dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PNk