Bankeu Kaltim 2027 Masih Jadi Wacana, DPRD Samarinda Dorong Penguatan PAD

Publiknews.co Samarinda — Rencana penghentian Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Meski berpotensi memengaruhi pembiayaan pembangunan, DPRD Samarinda memilih menunggu kepastian kebijakan sebelum mengambil langkah lebih jauh.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan anggaran Kota Samarinda untuk 2027 saat ini masih berada pada tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Menurutnya, informasi mengenai kemungkinan tidak adanya Bankeu tahun depan belum dapat dijadikan dasar untuk membuat proyeksi. DPRD masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah provinsi terkait kebijakan tersebut.

“Kita belum bisa berandai-andai karena pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berjalan. Setelah tahapannya selesai, baru kita lihat bagaimana perkembangan bantuan keuangan dari provinsi,” ujar Deni, Selasa (11/8/2026).

Deni menyebut Bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan pembangunan di daerah, termasuk untuk kebutuhan infrastruktur. Apabila nantinya kebijakan penghentian benar-benar diberlakukan, daerah penerima tentu perlu menyesuaikan kembali kemampuan pembiayaannya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Samarinda tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai harus menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Kalau nantinya memang tidak ada Bankeu, tentu kita harus mengoptimalkan sumber pendapatan yang dimiliki Kota Samarinda,” katanya.

Menurut Deni, dampak penghentian Bankeu tidak hanya dirasakan Samarinda. Kabupaten dan kota lain yang selama ini memperoleh dukungan serupa juga akan menghadapi kondisi yang sama sehingga diperlukan kemandirian fiskal yang lebih kuat.

“Daerah yang selama ini menerima Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tetapi kita juga tidak boleh terus bergantung pada bantuan tersebut,” tegasnya.

Sebagai bentuk antisipasi, Deni mendorong Pemkot Samarinda mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang masih dapat dikembangkan sesuai ketentuan. Optimalisasi penerimaan dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal daerah sekaligus menjaga pembiayaan program prioritas.

Salah satu potensi yang menurutnya dapat dikembangkan ialah penerapan parkir berlangganan. Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Potensi PAD harus terus digali. Parkir berlangganan dan sektor pariwisata misalnya, bisa dikembangkan untuk membantu menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Deni Hakim Anwar.(advdprdsamarinda)