Camat Tabang Pastikan Program Pembangunan Tetap Berjalan di Tengah Penyesuaian APBD 2025

Foto: Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat (Nur/Publiknews)

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 tidak akan menghadirkan program baru, khususnya di sektor infrastruktur.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa perubahan anggaran kali ini hanya bersifat penyesuaian dan pergeseran, tanpa menambah proyek pembangunan fisik baru.

“Di perubahan ini tidak ada penambahan agenda infrastruktur baru, semua hanya pergeseran. Dan yang paling ditunggu adalah pencairan beasiswa,” ujar Rendi.

Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh program yang sudah direncanakan dalam APBD murni tetap berjalan optimal.

Pemerintah daerah ingin menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan layanan dasar.

Sementara itu, Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, mengakui bahwa wilayahnya turut merasakan dampak rasionalisasi anggaran tahun ini.

Meski demikian, sebagian besar kebutuhan infrastruktur utama di Tabang sudah terakomodir dalam APBD murni.

“Alhamdulillah, jalur poros utama sudah tersentuh dalam belanja murni APBD,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Rakhmadani menjelaskan, masih ada beberapa desa yang memerlukan perhatian lebih dalam hal akses jalan.

“Setidaknya ada dua hingga tiga desa yang masih sulit dilalui kendaraan roda empat, seperti dari Desa Mokbuwai menuju Bilatalang, dari Sidomulyo ke Bilatalang, serta dari Umatukung menuju Tabang Langang. Jalan di wilayah tersebut masih hanya bisa diakses kendaraan roda dua,” terangnya.

Ia berharap pembangunan infrastruktur di Kukar, termasuk di Tabang, tetap menjadi prioritas di masa mendatang. Menurutnya, perbaikan jalan akan berpengaruh besar terhadap penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat.

“Kalau infrastruktur sudah baik, maka program penguatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi akan jauh lebih mudah tercapai,” ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, Tabang juga menghadapi kendala komunikasi akibat masih adanya wilayah blank spot atau daerah tanpa sinyal. Menurut Rakhmadani, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait hal itu, meski pihak perusahaan sudah mulai mengambil langkah inisiatif.

“Dari pihak perusahaan, khususnya Bayan Group, sudah ada upaya untuk memperkuat infrastruktur jaringan di wilayah ring satu perusahaan. Fokusnya di desa-desa yang sinyalnya masih lemah atau bahkan tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Beberapa desa yang masih mengalami gangguan jaringan di antaranya Umatidung, Umatukung, dan Bulusen. Pemerintah kecamatan berharap kerja sama antara Pemkab Kukar dan pihak perusahaan dapat segera diwujudkan.

“Harapan kami, akses komunikasi di wilayah-wilayah tersebut bisa segera membaik agar masyarakat bisa lebih mudah berkoordinasi dan beraktivitas,” pungkasnya. (Adv/Nr)