Publiknews.co Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan ditetapkan untuk dibuka di Kota Samarinda terancam mundur akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, yang menyoroti langsung kondisi lapangan.
Menurut Darlis, hingga saat ini gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ditunjuk sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah tersebut belum dilengkapi dengan sarana dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan penunjang lainnya.
Ia menegaskan, BPMP hanya menyiapkan bangunan fisik tanpa kelengkapan fasilitas pendukung.
“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Darlis, Jumat (11/7/2025).
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut tidak segera ditanggapi, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi program ke daerah lain yang dinilai lebih siap.
“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan untuk Samarinda ini malah ditarik kembali oleh Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegasnya.
Darlis juga menyoroti keterlambatan pekerjaan renovasi fasilitas yang baru akan dimulai minggu depan oleh pihak vendor.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan kurangnya antisipasi, padahal program Sekolah Rakyat ini bersifat gratis dan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya langsung dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.
Ia pun mendorong agar seluruh elemen pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait, segera berkoordinasi dan mengambil langkah cepat agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum target pembukaan pada 14 Juli mendatang.
“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegas politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Darlis menyampaikan bahwa pada pertemuan yang akan digelar besok, DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Ia meminta agar Dinas Sosial dan seluruh perangkat terkait hadir untuk menyampaikan perkembangan terbaru terkait fasilitas dan infrastruktur pendukung.
“Rapat besok kami harap menjadi momentum untuk memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi







Users Today : 523
Total Users : 466856
Views Today : 802
Total views : 1542713
Who's Online : 2