DPD RI Soroti Listrik Kaltim, 72 Desa Masih Gelap, Blackout hingga Biaya Pasang Jadi PR PLN

Samarinda – Isu listrik sebagai kebutuhan dasar kembali memanas. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPD RI Kalimantan Timur, Senin (20/7/2026), anggota DPD RI Kaltim, Yulianus Henock Sumual, secara tegas menyoroti 3 persoalan krusial, desa belum berlistrik, mahalnya biaya pemasangan, hingga pemadaman bergilir yang sempat terjadi berpekan-pekan.

“PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi Kaltim ke depan sebagai Ibu Kota Negara, listrik harus benar-benar andal dan merata,” tegas Yulianus.

Dalam forum tersebut, General Manager PLN UID Kaltim-Kaltara, Muchamad Chaliq Fadli, membeberkan progres elektrifikasi di Benua Etam. Hingga semester I 2026, tersisa 72 desa yang belum menikmati listrik. Tahun ini, PLN menargetkan 36 desa akan dialiri listrik, dengan sisanya dituntaskan bertahap hingga 2028.

Terkait keluhan biaya mahal, PLN menegaskan tarif penyambungan resmi relatif terjangkau, yakni sekitar Rp1.000 per VA. Namun, biaya instalasi di dalam rumah menjadi tanggungan pelanggan, yang kerap membuat total biaya terasa tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sorotan tajam juga mengarah pada insiden blackout yang sempat melanda Kaltim. PLN mengakui gangguan terjadi akibat masalah beberapa pembangkit, termasuk di sistem interkoneksi Kalimantan. Dampaknya, pemadaman bergilir terjadi hingga 2–3 minggu.

“Kami mohon maaf atas gangguan pelayanan tersebut. Per 8 Juli 2026, sistem sudah kembali normal dan saat ini tidak ada lagi pemadaman bergilir,” jelas Chaliq.

Sementara itu, Dinas ESDM Kaltim menegaskan pentingnya keandalan listrik ke depan, tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga sumber energi. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, Warih Andang Pratomo, mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.

“Kami menargetkan bauran energi hingga 79 persen pada 2045. Tidak bisa lagi bergantung pada energi fosil,” ujarnya.

Sejumlah proyek energi hijau pun mulai disiapkan, seperti pembangunan PLTA di Batu Kelo berkapasitas 300 MW serta pengembangan PLTS di berbagai wilayah.

RDP ini menjadi sinyal kuat sektor kelistrikan di Kalimantan Timur tak hanya soal pemerataan, tetapi juga kesiapan menjadi tulang punggung energi bagi Ibu Kota Negara yang baru.