DPRD Kaltim Desak Pemerintah Samakan Perlakuan bagi Sekolah Negeri dan Swasta

Publiknews.co Samarinda — Sekolah swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perlakuan yang setara antara sekolah negeri dan swasta.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H. Baba, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

Menurut Baba, hingga kini masih ada kesan bahwa sekolah swasta hanya berperan sebagai pelengkap, sementara sekolah negeri mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

“Kita tidak ingin lagi mendengar istilah sekolah swasta sebagai anak tiri. Baik sekolah negeri maupun swasta, keduanya memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan generasi muda. Tanggung jawab ini seharusnya menjadi milik bersama,” tegas Baba.

Baba juga menyoroti minimnya pelibatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta dalam berbagai kegiatan resmi yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, hal ini semakin memperkuat kesan adanya perlakuan berbeda terhadap sekolah swasta.

“Sering kali MKKS swasta tidak diikutsertakan dalam undangan resmi. Kami berharap kondisi ini tidak lagi terjadi ke depan. Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, harus mendapatkan hak partisipasi yang sama,” jelasnya.

Lebih jauh, Baba mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang selama ini memberikan bantuan kepada perguruan tinggi, padahal urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ia mempertanyakan prioritas pemerintah daerah yang terkesan lebih memusatkan perhatian pada hal-hal di luar kewenangannya, sementara sekolah menengah swasta yang menjadi tanggung jawab daerah justru kurang diperhatikan.

“Perguruan tinggi mendapatkan bantuan, padahal itu kewenangan pusat. Sementara SMA dan SMK swasta, yang menjadi kewajiban kita, malah sering terabaikan. Jangan sampai yang bersifat sunnah dikerjakan, sedangkan yang wajib justru tidak tersentuh,” ujarnya.

Baba menegaskan pentingnya pemerintah daerah menghapus dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.

Ia menilai semua lembaga pendidikan berhak memperoleh dukungan yang setara, baik dalam bentuk kebijakan, bantuan operasional, maupun perhatian moral.

“Harapan kami, pemerintah betul-betul hadir untuk semua sekolah tanpa membeda-bedakan. Jika sekolah negeri mendapatkan dukungan penuh, maka sekolah swasta pun harus merasakan perlakuan yang sama,” tambahnya.

Melalui dorongan ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi dapat menata ulang prioritas kebijakan pendidikan agar sekolah swasta tidak lagi merasa dianaktirikan.

Kesetaraan dukungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat langsung bagi ribuan siswa serta guru yang mengabdi di sekolah swasta.

Penulis Nisnun Editor Redaksi