Hamas : Tahun Depan Efesiensi Anggaran Bisa Capai 75 Persen

Publiknews.co Samarinda – Transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami penurunan signifikan.

Dari total Rp919 triliun, terjadi pemangkasan hingga Rp269 triliun. Kondisi ini berdampak langsung terhadap daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim), yang tahun ini terpaksa melakukan efisiensi anggaran sebesar 50 persen.

Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat.

Ia bahkan memperkirakan persentase efisiensi dapat meningkat pada tahun depan.

“Untuk tahun ini, efisiensi anggaran kita mencapai 50 persen. Namun, tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa mencapai 75 persen. Bahkan ada daerah yang diperkirakan tidak mampu menutupi biaya modal maupun gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya. Ini menjadi tantangan serius ke depan,” ujar Hasanuddin kepada awak media.

Dana efisiensi tersebut mencakup hampir semua sektor, mulai dari dana bagi hasil hingga berbagai pos anggaran lain, dengan pemangkasan mencapai 50 persen.

Situasi ini membuat daerah menghadapi fase krusial dalam pengelolaan keuangan sekaligus pelaksanaan program pembangunan.

“Sekarang kita memang sangat berharap pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama,” tambahnya.

Tahun ini, Kaltim juga masuk dalam skema Mandatory MCP KPK (Monitoring Center for Prevention) yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Program ini memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui delapan area intervensi, termasuk perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

“Karena itu, anggaran tidak boleh ada yang dilebihkan. Semua harus sesuai dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” jelas Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa jika tren efisiensi anggaran berlanjut, dampaknya akan terasa pada Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi.

Ia memperkirakan banyak daerah yang akan mengalami kesulitan, mulai dari pembayaran gaji hingga pembiayaan pembangunan.

“Kita memang sedang berada pada masa yang tidak mudah,” tegasnya.(Adv)