DPRD Kaltim Dorong Rebut Kendali DAS dari Swasta, Perusda Diminta Ambil Peran Strategis

Publiknews.co Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyerukan langkah tegas untuk mengakhiri dominasi pihak swasta dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut.

Wakil rakyat menilai potensi ekonomi dari DAS seperti Mahakam dan Berau terlalu besar jika terus dikelola tanpa kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai pentingnya reposisi kebijakan agar pengelolaan DAS dialihkan ke Perusahaan Daerah (Perusda).

Ia menekankan bahwa infrastruktur seperti Stasiun Tambat Sandar (STS) tidak seharusnya menjadi milik segelintir korporasi.

“Kita harus merebut kembali kontrol atas wilayah-wilayah strategis yang selama ini digenggam pihak swasta. STS, contohnya, itu seharusnya bisa dikelola langsung oleh Perusda untuk kepentingan daerah, bukan segelintir pengusaha,” tegas legislator yang akrab disapa Ayub.

Saat ini, fasilitas STS di sepanjang alur Sungai Mahakam disebut masih berada dalam pengelolaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB).

DPRD menilai struktur seperti ini menciptakan ketimpangan distribusi manfaat, di mana provinsi hanya menjadi “penonton” dari potensi besar ekonomi yang dihasilkan.

Lebih jauh, Ayub menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan ini bukan sekadar persoalan bisnis, tapi juga menyangkut kedaulatan daerah terhadap sumber daya sendiri.

“Jika dikelola oleh Perusda, hasilnya akan kembali ke rakyat. Ini soal keadilan ekonomi,”tambahnya.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengelola aset strategis yang berada di wilayahnya sendiri.

Selain memperkuat kontrol atas aktivitas ekonomi, hal ini juga menjadi peluang nyata untuk memperbesar PAD.

“Tidak masuk akal kalau sungai di wilayah kita, aktivitas ekonomi di atasnya padat, tapi kontribusi PAD-nya minim. Itu karena sistem pengelolaannya tidak berpihak pada kepentingan daerah,” tutup Ayub.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mendorong transformasi tata kelola DAS yang lebih berdaulat, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat Kalimantan Timur.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN