DPRD Kaltim Minta Keterlibatan Aktif dalam Rencana Kerja Sama Pangan dengan Jabar

Publiknews.co Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menyikapi rencana kerja sama ketahanan pangan antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jawa Barat.

Ia menekankan bahwa keterlibatan legislatif menjadi aspek vital dalam menjaga transparansi dan efektivitas kebijakan lintas daerah.

Menanggapi kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beberapa waktu lalu, Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD belum memperoleh penjelasan resmi terkait isi dan skema kerja sama tersebut.

Meski mengapresiasi semangat kolaborasi antarprovinsi, ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi terbuka dengan pihak legislatif.

“Setiap kebijakan strategis yang berdampak luas, terutama dalam isu fundamental seperti ketahanan pangan, memerlukan tata kelola yang akuntabel. Kami di DPRD tentu harus mengetahui garis besar serta mekanisme kerja sama yang akan ditempuh,” ungkap Hasanuddin.

Ia menilai bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan teknis distribusi atau pasokan logistik, tetapi juga berkaitan erat dengan nasib petani lokal, struktur pasar daerah, serta daya tahan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, kerja sama ini harus dikaji dari berbagai aspek agar tidak justru menimbulkan ketimpangan baru.

Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur untuk memperoleh informasi lebih rinci.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum klarifikasi sekaligus penyelarasan visi antar-lembaga.

“Kami akan menunggu klarifikasi dari eksekutif setelah agenda rapat kerja selesai. Dari sana kami baru bisa menyampaikan sikap politik dan kelembagaan secara menyeluruh,”ucapnya.

Lebih jauh, Hasanuddin menekankan bahwa kolaborasi antardaerah harus dirancang secara berkelanjutan dan inklusif.

Skema kerja sama, katanya, mesti melibatkan pelaku usaha pangan lokal dan memperhatikan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.

“Kerja sama ini idealnya tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tapi menciptakan model kemitraan yang adil dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN