DPRD Kaltim: GratisPol Bukan Janji Kosong, Tapi Wujud Nyata Keberpihakan pada Pendidikan

Publiknews.co Samarinda – Program pembebasan biaya pendidikan tinggi melalui GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat sorotan positif dari legislatif.

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi warganya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa GratisPol bukan hanya program teknis, melainkan representasi keberpihakan politik anggaran kepada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

“Kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir dalam retorika, tetapi benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi,” ujar Ekti, Sabtu (12/7/2025).

Ia menjelaskan, program GratisPol mencakup pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di dalam provinsi.

Sementara bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim, bantuan disalurkan melalui skema beasiswa yang dikoordinasikan dengan masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Ekti, hadirnya GratisPol lahir dari pemetaan kebutuhan riil di lapangan.

Banyak mahasiswa, terutama dari kalangan tidak mampu, yang harus menghentikan studi karena keterbatasan biaya. Program ini diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Setiap anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan bukanlah pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang. Hasilnya akan kita lihat dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih dari itu, Ekti menekankan bahwa DPRD Kaltim tidak ingin program ini berhenti pada satu periode kepemimpinan. GratisPol harus menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan yang dijaga secara konsisten dari waktu ke waktu.

“Komitmen kami bukan hanya dalam hal pengawasan dan regulasi, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan program agar tidak terhenti di tengah jalan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa GratisPol merepresentasikan keberanian politik untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama membangun masyarakat yang merata dan sejahtera.

Dalam pandangan DPRD, program ini lebih dari sekadar bantuan biaya, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda.

“Ini bukan soal angka-angka dalam anggaran, tetapi soal memberi ruang bagi anak-anak Kaltim untuk memiliki masa depan yang lebih cerah melalui jalur pendidikan,” ujarnya.

Ekti menyebut bahwa antusiasme masyarakat, termasuk mahasiswa dan kalangan akademisi, menjadi indikasi bahwa kebijakan ini diterima dan dinilai bermanfaat secara langsung.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap sektor pendidikan harus menjadi agenda utama dalam pembangunan Kalimantan Timur.

“Jika kita sungguh ingin menjadikan Kaltim sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, maka keberlanjutan kebijakan pendidikan seperti GratisPol adalah hal yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.

(ADV)

Penulis: Nisnun | Editor: Redaksi