DPRD Kaltim Kritisi Tidak Dianggarkannya Dana untuk Cabor dan Media dalam Kebijakan Gubernur

Publiknews.co Samarinda — Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang tidak mengalokasikan anggaran untuk cabang olahraga (cabor) dan kegiatan media pada tahun anggaran berjalan, mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan menilai bahwa keputusan itu mengabaikan kontribusi strategis dari kedua sektor terhadap pembangunan sosial dan budaya masyarakat.

“Sebagai representasi rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan konstituen. Sektor olahraga dan media memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi serta dalam penyebaran informasi yang mendidik,” ujar Sigit saat diwawancarai media.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai bahwa meskipun pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, tidak sepatutnya kebutuhan lain yang juga berdampak besar terhadap pembangunan manusia diabaikan begitu saja.

“Mempercepat pembangunan fisik memang penting, tetapi tidak berarti aspek pembinaan olahraga dan pemberdayaan media bisa dikesampingkan. Keduanya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sigit juga menegaskan bahwa keputusan tersebut belum final, dan masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota dewan telah menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan ini melalui komunikasi informal.

“Sejumlah rekan menyampaikan pandangan serupa kepada saya. Dalam merespons situasi ini, kita perlu bersikap bijak agar tidak timbul kesan bahwa ada sektor tertentu yang diabaikan dalam penyusunan anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, isu tersebut akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rapat Pimpinan DPRD Kaltim yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Terkait besaran dana yang terdampak, ia menyarankan agar informasi teknis lebih lanjut diperoleh langsung dari unsur pimpinan dewan.

“Saya belum dapat menyampaikan secara pasti berapa jumlah anggaran yang tidak dialokasikan. Untuk itu, sebaiknya masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pimpinan DPRD,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi