DPRD Kaltim Soroti Dugaan Pungutan di SMP Loa Janan, Pengawasan Pendidikan Diperkuat

Publiknews.co Samarinda – Dugaan praktik pungutan liar di SMP Negeri Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.

Laporan ini mencuat setelah sejumlah orang tua siswa dari wilayah Tenggarong mengeluhkan adanya permintaan biaya pendaftaran yang tidak sesuai prosedur resmi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyatakan keprihatinan atas kemungkinan terjadinya pungutan yang melanggar peraturan, apalagi jika dilakukan tanpa persetujuan sah melalui mekanisme komite sekolah.

“Apabila terbukti adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, hal ini harus segera ditindaklanjuti dan diberi sanksi yang tegas,”tegas Sarkowi, Kamis (3/7/2025).

Walaupun tanggung jawab pendidikan tingkat SMP berada di bawah pemerintah kabupaten, Sarkowi menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap berkewajiban secara moral untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip akses pendidikan yang adil tanpa membebani secara finansial bagi orang tua siswa.

Menurutnya, pungutan seperti biaya pembelian seragam atau iuran sekolah hanya boleh diberlakukan apabila telah disepakati bersama dan tidak menjadi syarat mutlak dalam proses penerimaan siswa baru.

“Jika pun ada pungutan, harus melalui mekanisme komite sekolah dan tidak boleh dijadikan prasyarat utama. Kami tidak ingin ada siswa yang terhambat pendidikan hanya karena ketidakmampuan membayar,”jelasnya.

Sarkowi menambahkan bahwa DPRD Kaltim tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan di wilayah tersebut.

Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan implementasi program pemerintah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Evaluasi dapat dilakukan dalam jangka waktu dua minggu, enam bulan, atau sewaktu-waktu berdasarkan laporan masyarakat,”ungkapnya.

Selain itu, ia menyebut dua program unggulan Pemprov Kaltim di bidang pendidikan, yakni “Gratispol” dan “Jospol”, sebagai bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur yang kini mulai diimplementasikan.

“Kami memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program-program ini, kemudian baru dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini merupakan tahapan yang wajar dalam kebijakan publik,”tutur Sarkowi.

DPRD Kaltim akan senantiasa berpegang pada landasan hukum seperti Peraturan Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan lima tahunan, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar pengawasan dan pengambilan kebijakan.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun anggaran, DPRD tidak akan segan memberikan rekomendasi yang tegas, bahkan menempuh jalur hukum apabila diperlukan.

“Setiap laporan dari masyarakat sangat kami hargai dan kami dorong agar warga tidak ragu menyampaikan pengaduan,”pungkas Sarkowi.

(ADV)

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN