DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Koordinasi Antarinstansi dalam Penyusunan Anggaran

Publiknews.co Samarinda – Upaya perencanaan anggaran di Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga.

Hal ini menjadi sorotan Komisi II DPRD Kaltim yang tengah melakukan evaluasi awal terhadap penyusunan APBD 2026 dan rencana perubahan APBD tahun berjalan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menekankan bahwa perencanaan keuangan daerah tidak bisa berdiri di atas kerja satu pihak semata.

Ketidakhadiran pimpinan instansi teknis seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam forum pembahasan disebut sebagai salah satu hambatan utama dalam proses konsolidasi data dan proyeksi fiskal.

“Kalau penyusunan anggaran hanya diserahkan pada satu OPD tanpa dukungan data lintas sektor, hasilnya tidak akan komprehensif. Kita butuh sinergi penuh agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”ujarnya.

Menurut Sabaruddin, fase penyusunan APBD seharusnya sudah mulai aktif sejak pertengahan tahun.

Namun, minimnya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif membuat proses perencanaan kerap berjalan lambat dan tidak optimal.

Akibatnya, potensi deviasi antara target pendapatan dan realisasi belanja publik pun membesar.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala dinas dalam forum-forum evaluasi.

Bagi DPRD, kehadiran tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi kunci validitas informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Informasi keuangan daerah harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika kepala dinas tidak hadir, bagaimana kami bisa mendapat gambaran utuh tentang kondisi fiskal daerah?”tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu tugas utama DPRD adalah menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan hingga perubahan APBD harus dilandasi prinsip transparansi dan keterbukaan antarlembaga.

Ia juga menyinggung perlunya keterlibatan lintas komisi dalam pembahasan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih program dan bisa memaksimalkan dampak pembangunan.

“Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan bisa berdampak nyata. Itu hanya bisa dicapai jika semua pihak bekerja dalam satu irama,”pungkasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini dan memastikan bahwa kebijakan fiskal provinsi dirancang secara terukur dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN