DPRD Samarinda Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Digital dan Tinggalkan Praktik Percaloan

Ket Foto: Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.

Publiknews.co Samarinda – DPRD Kota Samarinda mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan administrasi resmi yang telah disediakan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Langkah tersebut dinilai menjadi cara efektif untuk menghindari praktik percaloan yang masih kerap muncul dalam pengurusan dokumen publik.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan perkembangan teknologi telah mendorong berbagai instansi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Sejumlah kebutuhan administrasi kini dapat diproses tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan.

Menurutnya, inovasi tersebut harus dimanfaatkan masyarakat agar proses pengurusan dokumen menjadi lebih efisien sekaligus terhindar dari biaya tambahan yang tidak semestinya.

“Pelayanan publik saat ini semakin mudah. Banyak urusan administrasi yang sudah bisa dilakukan dengan sistem yang lebih praktis, sehingga masyarakat tidak perlu bergantung kepada pihak lain,” ujarnya, Sabtu (3/10/2026).

Samri menjelaskan, pemerintah tetap perlu menyediakan dua jalur pelayanan, yakni secara tatap muka dan daring. Kehadiran kedua sistem tersebut penting untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

Di sisi lain, layanan berbasis elektronik dinilai mampu meningkatkan transparansi proses administrasi karena masyarakat dapat memantau tahapan pengurusan secara langsung serta mengetahui biaya resmi yang berlaku.

Ia menilai praktik percaloan biasanya muncul ketika masyarakat menganggap prosedur pelayanan terlalu rumit atau memerlukan waktu yang panjang. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan pihak tertentu dengan menawarkan bantuan pengurusan dokumen berbayar.

“Kalau prosesnya mudah dipahami dan bisa diakses sendiri, masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara. Ruang bagi praktik calo juga akan semakin kecil,” katanya.

Samri mencontohkan sejumlah layanan pemerintah yang saat ini telah memanfaatkan sistem digital, termasuk pengurusan dokumen kependudukan, layanan pertanahan, hingga paspor. Dalam beberapa layanan, masyarakat dapat mengisi data dan mengunggah berkas secara mandiri sebelum datang ke kantor untuk tahapan yang memang memerlukan kehadiran langsung.

“Sebagian proses administrasi sekarang bisa dilakukan dari rumah. Masyarakat hanya datang ketika ada tahapan tertentu yang memang harus dilakukan secara langsung,” jelasnya.

Menurut dia, pemanfaatan layanan resmi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu masyarakat memahami rincian biaya yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, warga dapat menghindari pengeluaran tambahan akibat menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak diperlukan.

Karena itu, Samri mendorong pemerintah terus meningkatkan sosialisasi terkait layanan digital agar semakin banyak masyarakat mengetahui cara penggunaannya. Edukasi tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik yang tersedia.

Ia berharap masyarakat semakin terbiasa mengurus kebutuhan administrasi secara mandiri melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah.

“Jika fasilitasnya sudah tersedia dan mudah diakses, masyarakat sebaiknya memanfaatkannya secara langsung. Selain lebih praktis, juga bisa menghindari biaya tambahan yang tidak perlu,” pungkasnya.(adv/dprdsamarinda)