DPRD Samarinda Desak BPH Migas Penuhi Tambahan Kuota Pertalite 2026

Ket Foto: Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.

Publiknews.co Samarinda – Persoalan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) didesak segera merealisasikan tambahan kuota Pertalite untuk Kalimantan Timur menjadi 510.000 kiloliter (KL) pada 2026.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum sepenuhnya terpenuhi oleh alokasi yang tersedia. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean ketika hendak mengisi bahan bakar.

Menurut Helmi, ketersediaan Pertalite yang memadai menjadi kebutuhan penting bagi warga, terutama mereka yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, penambahan kuota harus diikuti dengan realisasi distribusi yang sesuai kebutuhan di lapangan.

“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi, Senin (12/10/2026).

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pemenuhan kuota tersebut. Kepastian tambahan pasokan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi tekanan antrean di SPBU yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Helmi menegaskan, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan energi, tetapi juga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila akses terhadap bahan bakar terganggu, waktu dan biaya yang dikeluarkan warga untuk mendapatkan Pertalite berpotensi semakin besar.

Soroti Pengembangan Ekonomi di Luar Tambang

Selain persoalan BBM bersubsidi, Helmi mengapresiasi penyelenggaraan Forum Energi 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan energi sekaligus merumuskan masukan bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, pembahasan mengenai energi perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat struktur ekonomi Samarinda. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan perlu dikurangi secara bertahap melalui pengembangan sektor usaha lain yang memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Helmi menyebut pengembangan usaha mikro hingga usaha berskala lebih besar perlu mendapat perhatian, terutama dalam memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di satu sisi, Samarinda akan menuju zero tambang. Ke depan, kita akan lebih fokus pada pengembangan usaha mikro dan makro untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Ia berharap Forum Energi 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung kebijakan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah rencana pengembangan ekonomi di luar sektor pertambangan, pemenuhan kebutuhan energi masyarakat tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

DPRD Samarinda pun berharap tambahan kuota Pertalite untuk Kalimantan Timur segera direalisasikan sesuai kebutuhan yang telah diusulkan. Dengan pasokan yang lebih memadai, antrean di SPBU diharapkan dapat berkurang sehingga masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih mudah.(adv/dprdsamarinda)