DPRD Samarinda Minta Pertamina Dipanggil, Usul Pembentukan Satgas Kelangkaan Gas

Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk bertindak tegas terhadap berulangnya kelangkaan gas elpiji bersubsidi yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani persoalan gas melon (3 kg) yang dinilai meresahkan warga, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Adnan, persoalan kelangkaan dan distribusi gas sepenuhnya berada dalam kewenangan Pertamina.

Oleh karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemanggilan pihak Pertamina guna meminta klarifikasi dan solusi konkret atas permasalahan ini.

“Kelangkaan gas ini sudah terjadi berulang kali, bukan hal baru. Kami rasa perlu segera memanggil Pertamina untuk dimintai pertanggungjawaban terkait distribusinya. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas,”kata Adnan saat ditemui, Jumat (20/6/2025).

Ia juga menyoroti fakta bahwa kelangkaan gas menyebabkan harga jual di lapangan melonjak jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Berdasarkan laporan warga, harga gas melon bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per tabung, jauh di atas harga normal.

“Masalahnya bukan hanya kelangkaan, tapi juga harga yang naik dua kali lipat dari HET. Ini sangat menyulitkan masyarakat kecil. Ironisnya, gas subsidi yang seharusnya untuk warga miskin malah banyak digunakan oleh kalangan mampu,”tegasnya.

Melihat keseriusan masalah tersebut, Adnan menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda membentuk Satgas khusus untuk pengawasan distribusi gas subsidi, sebagaimana Satgas yang sebelumnya dibentuk untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kalau untuk PPDB saja bisa dibentuk Satgas, kenapa tidak untuk gas melon yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat? Harusnya dibuat juga Satgas gas subsidi agar lebih tertib dan transparan,”ujarnya.

Ia menyambut baik semangat transparansi dan antikorupsi yang diusung Wali Kota Samarinda melalui pembentukan berbagai Satgas.

Adnan berharap semangat ini juga diterapkan dalam isu-isu mendesak lainnya seperti distribusi energi bersubsidi.

“Semangat Pak Wali soal transparansi itu luar biasa, dan kita harus sambut dengan tindakan nyata. Saya usul, semua OPD yang mengelola pelayanan publik membentuk Satgas pengawasan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN