SPMB Berbasis Digital, Disdik Kukar Komitmen pada Transparansi dan Peningkatan Mutu

Foto : Plt. Kabid SMP Disdikbud Kukar Emy Rosana Saleh.

Publiknews.co.Kukar.Proses penerimaan murid baru dan pengelolaan ijazah di sekolah kini tak lagi dilakukan secara manual.

Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara mulai menerapkan pendekatan digital berbasis TIK sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mencegah kesalahan administrasi.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang menyasar kepala sekolah jenjang SMP, baik negeri maupun swasta.

Digelar di Hotel Fatma Tenggarong pada Sabtu (10/5), kegiatan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis pengelolaan data berbasis aplikasi daring.

Transformasi ini dirancang agar setiap tahapan penerimaan siswa maupun pendataan ijazah bisa dilakukan secara lebih akuntabel. Dengan sistem daring, setiap data masuk akan tervalidasi otomatis, mengurangi celah untuk praktik manipulasi maupun ketidaksesuaian data.

Plt. Kabid SMP Disdikbud Kukar Emi Rosana Saleh, menyampaikan bahwa proses ini tidak sekadar digitalisasi, tapi juga penguatan mutu dan pengawasan layanan sekolah.

“Ini soal transparansi dan tanggung jawab. Sekolah tidak bisa lagi bekerja hanya berdasarkan kebiasaan lama,” ujarnya saat ditemui pada Publiknews.co, Kamis (19/6/2025).

Penerapan sistem ini juga dianggap sebagai bagian dari pemenuhan regulasi nasional melalui Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024. Peraturan tersebut mewajibkan sekolah menjalankan prosedur baku dalam pengelolaan ijazah, termasuk penatausahaan dan pengesahan.

Para peserta sosialisasi diminta memahami dengan baik seluruh alur proses digitalisasi agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan. Terlebih, data pendidikan kini menjadi bagian penting dalam perencanaan program lintas sektor.

Dalam praktiknya, sistem SPMB digital juga memberikan manfaat langsung kepada orang tua dan siswa. Proses pendaftaran menjadi lebih cepat, jelas, dan bisa dipantau. Hal ini sejalan dengan semangat membangun pendidikan inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan ini juga membuka ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah terkait hambatan implementasi dan perlunya penguatan kapasitas SDM. Pemerintah berkomitmen memberi pendampingan teknis hingga sistem ini berjalan stabil.

“Target kami bukan sekadar pengoperasian sistem, tapi pembenahan menyeluruh terhadap kultur kerja layanan pendidikan,” ungkap Emy.

Dengan infrastruktur yang sudah disiapkan, serta komitmen para pemangku kepentingan, Kukar disebut siap melangkah menuju manajemen pendidikan yang lebih tangguh dan modern. (Adv)