DPRD Samarinda Nilai Penguatan Anggaran Diskominfo Penting untuk Layanan Digital

Ket Foto: Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno.

Publiknews.co, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda memandang usulan penambahan anggaran bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada APBD 2027 sebagai kebutuhan yang patut mendapat perhatian. Dukungan tersebut diberikan seiring meningkatnya tuntutan layanan pemerintahan berbasis digital yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Dalam pembahasan rencana anggaran tahun depan, Diskominfo Samarinda mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp33 miliar. Angka tersebut berada di atas pagu indikatif yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp25 miliar. Sebagai perbandingan, anggaran yang dikelola perangkat daerah tersebut pada 2026 berada di kisaran Rp27 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menilai peningkatan kebutuhan anggaran sejalan dengan semakin luasnya tanggung jawab Diskominfo dalam mendukung pelayanan publik dan sistem pemerintahan berbasis teknologi.

Menurutnya, fungsi Diskominfo saat ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan internal pemerintah, tetapi juga menyangkut layanan yang dimanfaatkan masyarakat secara langsung.

“Peran Diskominfo sekarang semakin besar. Mereka mengelola jaringan internet di lingkungan pemerintah hingga kelurahan, termasuk fasilitas WiFi gratis yang digunakan masyarakat di sejumlah lokasi,” kata Suparno, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan tambahan juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya sarana teknologi informasi yang harus dijaga operasionalnya. Berbagai perangkat pendukung layanan digital, termasuk sistem pengawasan berbasis CCTV yang tersebar di sejumlah titik, membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

Selain itu, Suparno mengapresiasi langkah Diskominfo yang mengembangkan sejumlah aplikasi secara mandiri melalui tenaga internal. Menurutnya, pendekatan tersebut mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena tidak selalu bergantung pada jasa pengembang dari luar.

“Ini menjadi salah satu hal positif. Pengembangan aplikasi dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki sendiri sehingga lebih hemat. Bahkan aplikasi yang dibuat sudah dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lainnya,” ujarnya.

Meski mendukung penguatan anggaran, ia menekankan bahwa pengembangan layanan digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat dan jaringan. Kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Suparno, kebutuhan akan tenaga programmer, pengelola sistem, hingga personel keamanan siber menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan ke depan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak secara berkala guna menjaga keamanan data serta memastikan sistem pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan teknologi. Dengan dukungan anggaran yang cukup, layanan digital pemerintah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tutupnya.(advdprdsamarinda)