DPRD Samarinda Tekankan Kajian Hukum dan Pembiayaan Sebelum Proyek PLTSa Direalisasikan

Publiknews.co Samarinda – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Samarinda tidak akan dijalankan secara terburu-buru.

DPRD bersama Pemerintah Kota memastikan setiap tahapannya dipersiapkan dengan matang, mulai dari kelengkapan dokumen, skema kerja sama, hingga kepastian aspek hukum.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa proyek ini saat ini masih berada pada tahap studi dan analisis. Salah satu fokus pembahasan adalah penentuan model kerja sama yang paling sesuai dengan kondisi daerah.

“Baru-baru ini ada pemaparan dari pihak ketiga. Kami akan menilai terlebih dahulu skemanya, apakah menggunakan sistem BOT, investasi langsung, atau bentuk kerja sama lainnya. Semua itu akan disesuaikan dengan situasi di daerah.”katanya.

Ia menjelaskan, langkah awal yang harus ditempuh adalah memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis dari Pemerintah Kota terpenuhi.

Setelah itu, barulah penentuan skema kerja sama dapat dilakukan.

“Yang terpenting adalah melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kita tentukan skema kerja samanya,” jelasnya.

Deni juga menyebut bahwa banyak pihak swasta maupun pengelola yang memiliki pengalaman dalam mengubah sampah menjadi energi.

Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan metode yang sudah teruji.

“Sebenarnya banyak pihak ketiga yang telah berpengalaman. Tinggal bagaimana pemerintah kota bisa adaptif mengakomodasi metode yang biasa mereka terapkan,” ujarnya.

Selain persoalan teknis, DPRD juga mempelajari secara mendalam aspek legalitas, khususnya jika ada rencana memindahkan sampah lintas wilayah.

Hal ini dianggap penting untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.

“Saat ini prosesnya masih dalam tahap studi. Kami juga sedang mendalami aspek hukumnya, termasuk jika nantinya sampah harus dikirim ke luar wilayah,” kata Deni.

Dari sisi pembiayaan, DPRD menekankan perlunya kejelasan skema agar tidak membebani anggaran daerah, terutama terkait biaya pemindahan sampah.

“Persoalan kedua adalah soal anggaran. Harus jelas siapa yang menanggung biaya pemindahan sampah antarwilayah. Ini yang sedang kami matangkan. Dalam pertemuan kemarin, pihak ketiga juga memaparkan teknisnya,” terangnya.

Ia menegaskan, kehati-hatian menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan sampah ini tidak menimbulkan beban hukum maupun biaya yang tinggi.

“Hal-hal ini perlu dikaji dengan cermat, agar tidak melanggar ketentuan hukum dan tidak menambah beban biaya yang memberatkan terkait pengelolaan sampah,” pungkasnya.

(Adv/dprdsamarinda)