DPRD Samarinda Waspadai Kemarau Ganggu Distribusi Pangan melalui Jalur Sungai  

Publiknews.co, Samarinda – Kondisi kemarau yang menyebabkan debit sejumlah sungai menurun dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai. Selain memengaruhi ketersediaan air, penyusutan debit sungai juga dapat menghambat distribusi bahan kebutuhan pokok, terutama ke wilayah yang masih mengandalkan transportasi air.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah memasukkan persoalan distribusi pangan dalam langkah antisipasi menghadapi kekeringan. Menurutnya, kondisi jalur sungai perlu diperhatikan karena menjadi salah satu akses mobilitas barang di sejumlah daerah Kalimantan Timur.

“Pemerintah daerah di seluruh Kaltim harus bersama-sama menghadapi dampak kemarau. Penanganan kekeringan dan antisipasi karhutla harus dilakukan sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Deni, Selasa (25/8/2026).

Ia menjelaskan, penurunan muka air sungai dapat memengaruhi kelancaran perjalanan angkutan air. Apabila jalur tersebut semakin sulit dilalui, pengiriman barang berpotensi membutuhkan waktu lebih lama atau harus menggunakan alternatif transportasi yang biaya operasionalnya lebih tinggi.

“Kalau kondisi sungai semakin dangkal dan sulit dilewati, tentu pengiriman kebutuhan masyarakat bisa ikut terganggu. Dampaknya terhadap biaya distribusi dan harga barang perlu diperhitungkan,” katanya.

Karena itu, Deni mendorong pemerintah melakukan pemetaan sejak dini terhadap daerah yang mengalami penurunan ketersediaan air. Wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap jalur sungai juga perlu masuk dalam pemetaan agar langkah antisipasi dapat dilakukan sesuai karakteristik daerah.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bantuan kepada sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung.

Namun, menurut Deni, bantuan yang bersifat darurat perlu disertai strategi jangka menengah dan panjang. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan ketersediaan air bersih, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok.

“Jangan menunggu sampai kekeringan semakin parah baru mengambil tindakan. Persiapan harus dilakukan lebih awal, termasuk untuk memastikan distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.

Deni juga meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi. Penanganan kemarau harus dilakukan secara terpadu, terlebih kondisi kering juga dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, dampak kekeringan tidak boleh dilihat hanya dari persoalan berkurangnya air. Gangguan pada jalur transportasi sungai dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan, biaya logistik hingga ketersediaan barang di wilayah tertentu.

DPRD Samarinda berharap pemerintah segera menyusun langkah antisipasi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Pemetaan jalur distribusi, kesiapan pasokan air serta koordinasi lintas daerah dinilai penting untuk mengurangi dampak kemarau terhadap masyarakat.

“Semakin cepat wilayah rawan dan jalur distribusi yang terdampak dipetakan, semakin mudah pemerintah menentukan langkah penanganannya. Jangan sampai persoalan kekeringan kemudian berkembang menjadi gangguan terhadap pasokan pangan dan ekonomi masyarakat,” pungkas Deni.(adv)