DPRD Soroti Pentingnya Kolaborasi Antarwilayah untuk Percepat Pengendalian Banjir

Publiknews.co Samarinda — Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda dinilai membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah yang wilayahnya saling terhubung. DPRD Kota Samarinda menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak akan berjalan optimal apabila hanya dilakukan oleh satu daerah tanpa dukungan wilayah sekitar.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan salah satu proyek strategis yang saat ini masih menghadapi tantangan adalah pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang. Program tersebut menjadi bagian dari langkah jangka panjang untuk menampung limpasan air dan mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.

Menurutnya, realisasi pembangunan kolam retensi tersebut belum sepenuhnya sesuai target karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Padahal, kebutuhan lahan yang direncanakan cukup luas agar fungsi pengendalian air dapat berjalan maksimal.

“Kolam retensi di Pampang memang sedang dibangun. Namun luas yang direncanakan cukup besar, sementara kemampuan pendanaan saat ini membuat pengerjaannya dilakukan secara bertahap,” ujar Arie.

Ia menjelaskan, keberhasilan proyek tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, persoalan banjir tidak mengenal batas administrasi wilayah.

Meski demikian, Arie mengaku pihak DPRD belum menerima laporan resmi mengenai perkembangan komunikasi ataupun kesepakatan yang telah dilakukan antarpemerintah daerah terkait pengembangan kawasan pengendalian banjir tersebut.

“Kami belum mendapatkan informasi secara langsung mengenai sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan. Bisa saja pembahasan sudah berjalan di tingkat teknis, tetapi laporannya belum sampai ke DPRD,” katanya.

Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Arie, akan memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan proyek tersebut. DPRD berencana memastikan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah agar program pengendalian banjir dapat berjalan lebih terintegrasi.

Menurutnya, pembangunan kolam retensi, folder, maupun infrastruktur pengendali banjir lainnya harus dipandang sebagai kepentingan bersama. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing untuk mengurangi dampak banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

“Koordinasi antardaerah menjadi hal penting karena persoalan banjir tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada langkah bersama agar hasilnya lebih efektif,” jelasnya.

Arie menambahkan, DPRD akan mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif antara Samarinda dan Kukar guna memastikan berbagai program pengendalian banjir dapat berjalan searah. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan diharapkan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di kedua wilayah.

“Ini akan menjadi perhatian kami ke depan. Sinergi antarwilayah perlu diperkuat agar upaya pengurangan risiko banjir benar-benar memberikan hasil yang signifikan,” pungkasnya. (Advdprdsamarinda)