PUBLIKNEWS.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah mengatakan, sektor parkir menjadi salah satu sumber kebocoran terbesar pendapatan asli daerah (PAD) kota Samarinda.
Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melakukan berbagai inovasi telah untuk mengatasi persoalan kebocoran tersebut, diantaranya dengan menerapkan e-parking.
Faktanya di lapangan, program tersebut tak berjalan lancar. Masih banyak perparkiran yang menerapkan pemberian uang tunai.
Sejumlah kendala lain ikut bermunculan dengan kembali digencarkan program e-parking.
“Ini tidak jalan. Kendala salah satunya, sumber daya manusia (SDM) parkirnya tidak diberikan gaji yang sesuai. Ini yang kami dapatkan saat melaksanakan sidak beberapa waktu lalu,” katanya, Rabu (9/3/2022).
Saat melakukan sidak, Komisi II banyak menerima keluhan dari sejumlah juru parkir (Jukir) terkait minimnya penghasilan mereka jika e-parking diterapkan.
“Mereka mengeluhkan pendapatan jadi menurun. Karena kalau tanpa e-parking, pendapatan mereka lebih banyak dibanding gaji yang diberikan pemerintah yang hanya sekitar Rp 1,2 juta dari gaji jadi petugas e-parking,” bebernya.
Merespon keluhan para Jukir tersebut, Politisi dari partai PPP ini berharap, Pemkot Samarinda dapat memberikan honor yang sesuai. Mengingat, tidak semua lokasi parkir sama. Dia pun memberikan solusi, untuk dilakukan pembagian.
“Memang dengan e-parking pendapatan kita besar dan itu langsung masuk kas daerah. Karena e-parking itu bisa mendongkrak pendapatan, biasanya di satu tempat hanya Rp 10 ribu sebelum ada e-parking, tapi ketika diterapkan bisa dapat Rp 50 ribu. Artinya ada kenaikan 40 persen. Masalahnya lagi, karena ada e-parking, Jukirnya jadi males, gajinya segitu,” sebutnya.
Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para Jukir dan masyarakat terhadap e-parking ini masih sangat minim. Ini terbukti dengan tidak jalannya program tersebut. Padahal kata dia, jika program itu benar-benar terlaksana, maka sudah bisa dipastikan PAD Samarinda akan terdongkrak dari sektor parkir ini.
“Sosialisasi belum maksimal, kalau kita mau melaksanakan program sosialisasi itu minimal 3 bulan. Faktanya, dari 10 percontohan lokasi e-parking, hanya 3 lokasi yang jalan. Padahal kalau kita mau push dari parkir ini, sebenarnya bisa dan Wali Kota yakin kita bisa meningkatkan pendapatan dari parkir untuk PAD, karena kita bocornya dari sini,” pungkasnya.
Penulis : Han