Publiknews.co, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tidak berdampak pada kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. DPRD Kaltim mengingatkan pemerintah agar mengkaji kembali komponen belanja yang bisa ditekan sebelum mengambil keputusan mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai penghematan anggaran perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan fungsi dan kontribusi setiap kelompok aparatur. Menurutnya, guru, perawat, serta tenaga medis merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak menjadikan pemangkasan penghasilan pegawai sebagai pilihan pertama dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Masih ada sejumlah pos belanja pemerintahan yang dinilai perlu dievaluasi untuk menemukan ruang penghematan.
“Penghematan harus dilihat dari komponen belanjanya. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengurangi penghasilan pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ekti, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pembahasan mengenai pengurangan TPP perlu memperhatikan seluruh kelompok penerima. Sebab, tunjangan tersebut tidak hanya dinikmati pejabat struktural, tetapi juga tenaga pendidik dan kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik.
Ekti menilai pengurangan TPP secara menyeluruh berpotensi menimbulkan dampak bagi pegawai yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Guru dan perawat juga menerima TPP. Mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat, sehingga hak tambahan penghasilannya perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Sebagai langkah alternatif, ia mendorong pemerintah mengevaluasi pengeluaran untuk perjalanan dinas serta kebutuhan konsumsi dalam berbagai kegiatan kedinasan. Menurutnya, kedua komponen tersebut dapat ditinjau kembali agar penghematan tidak harus menyasar penghasilan tenaga pelayanan publik.
Di sisi lain, Ekti juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat. Ia menyoroti kondisi sejumlah jalan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat yang membutuhkan perhatian serta penanganan pemerintah.
“Pembangunan yang menyangkut kebutuhan masyarakat harus tetap dilanjutkan. Meskipun ada penyesuaian anggaran, jangan sampai persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan justru terbengkalai,” tegasnya.
Ekti mengungkapkan, DPRD Kaltim melalui komisi-komisi terkait telah melakukan sejumlah rapat dengar pendapat untuk membahas kebutuhan anggaran dan keberlanjutan program pemerintah daerah.
Ia berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penghematan yang tepat sasaran. Dengan begitu, efisiensi APBD tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1314
Total Users : 557066
Views Today : 2205
Total views : 1697787
Who's Online : 11