Evaluasi 100 Hari Rudy–Seno, Ananda Moeis Tegaskan Pentingnya Transparansi Penggunaan Anggaran

Publiknews.co Samarinda – Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memasuki fase evaluasi 100 hari kerja.

Di tengah sejumlah program prioritas yang dijalankan, sorotan terhadap kebijakan pengelolaan anggaran mencuat dari kalangan legislatif.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan perlunya transparansi dalam pengalihan alokasi dana pemerintah atau refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov.

Ia menyebut, meski kebijakan ini bukan bagian dari APBD Perubahan, namun tetap berdampak signifikan terhadap struktur dan arah belanja daerah.

“Refocusing memang sah dan dapat dilakukan, tetapi harus betul-betul mengutamakan kebutuhan riil masyarakat. Tiga sektor yang jadi fokus—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—harus dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat sasaran,” ujar Ananda.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal seperti ini mesti merujuk pada regulasi pusat, termasuk instruksi presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, namun tetap perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam realisasi di lapangan.

Lebih jauh, Ananda menyatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan tidak hanya akan mengawasi refocusing anggaran, tetapi juga mencermati dua program unggulan Pemprov Kaltim saat ini: Gratispol (pendidikan gratis) dan Jospol (program jaminan sosial politik).

“Kami mendukung setiap inisiatif yang berpihak kepada masyarakat, namun tetap harus diuji efektivitasnya. Jika pelaksanaannya belum maksimal, kami tidak segan memberi masukan yang membangun,” jelasnya.

Dalam pandangannya, langkah awal Gubernur Rudy Mas’ud dinilai cukup responsif. Namun, menurut Ananda, responsif saja tidak cukup.

Dibutuhkan tindak lanjut dalam bentuk kebijakan yang konsisten, data yang terukur, serta laporan pelaksanaan yang akuntabel.

“Pimpinan daerah harus siap menerima masukan dan koreksi. Kami di legislatif akan tetap mengawal, agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan nyata untuk masyarakat Kaltim,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan itu.

Ananda menutup pernyataannya dengan harapan agar semangat kerja cepat Gubernur dan Wagub dibarengi dengan perencanaan yang matang, serta partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi Pn