Fraksi PPP Pinta Perjelasan Patok Wilayah Kaltim dan IKN, Rusman : Jangan Sampai Merugikan Rakyat

PUBLIK NEWS. Co -SAMARINDA– Fraksi PPP meminta agar Pemerintah provinsi (Pemprov) perjelas soal tapal batas wilayah Kaltim dan IKN. Guna memperjelas luasan wilayah Kaltim.

Fraksi PPP melalui Rusman Ya’qub menyampaikan aspirasi fraksinya soal tapal batas Kaltim yang akan di revisi guna menyesuaikam wilayah pasca IKN hadir di Kaltim.

Menurutnya, Pemprov Kaltim harus segera mencari kejelasan terhadap nasib dari tapal batas yang langsung berbatasan dengan wilauah IKN Nusantara.

“Jadi kita berusara supaya pemprov itu meminta detailnya kawasan IKN, karena informasi uang di dapatkan, itu hanya luasan saja, artinya tidak konkrit,” ucapnya.

Ia meyakini, jika perjelasan tapal batas tersebut sangat penting, kaeena mwnyangkut soal hajat masyarakat yang nantinya msuk dalam wilayah IKN.

“Yang kita tidak ingin adalah jangan sampai kawasan IKN di atas peta mencantumkan, tapi fakta di lapangan tidak masuk,” lanjutnya.

“Di RTRW Kaltim atau IKN akhirnya tidak masuk, akan merugikan rakyat. Karena sampai hari ini kita belum melihat detailnya kawasan IKN itu,” tambahnya.

Khawatirnya, adalah masyarakat yang terlepas dari wilayah Kaltim dan dianggap masuk dalam wilayah IKN, namun karena ketidakjelasan tapal batas membuat wilayah meukiman masyarakat tak dapat tertera di Peta.

“Sehingga misalnya kalau ada kawasan penduduk yang masuk di wilayah IKN, kita lepas dari wilayah Kaltim tapi gak masuk di peta itu siapa yang ngurusin jadinya,” ungkapnya.

Upaya-upaya juga telah di lakukan, seperti melakukan diskusi atau rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kemarin Bapemperda nanya ke PUPR, dia sendiri juga masih ngejar, karena istilahnya itu wilayah itu blok putih atau wilayah kosong,” ujarnya.

Soal.perlaihan fjngsi lahan juga harus di perjelas. Hal ini di tegaskan, mengingat harus menyediakan wilayah hijau bagi kehidupan masyarakat. Jangan sampai semua wilayah menjadi lahan industri atau bahkan yang lainnya. Namun ruang hijau harus ada.

Ahli fungsi lahan di Kaltim ini sangat tinggi, maka kita ingatkan mustinya memang adanya neraca sumberdaya alam. Potensi kita dan luasan itu harus konkrit berbicara datanya,” katanya.

Terkahir, fraksi partai yang berlambang Ka’ bah tersebut menginginkan agar secara detail terkait titik koordinat yang telah di buat, tersusun dan tertata rapi.

“Fraksi PPP meminta pembahasan revisi Ranperda dalam membahas ranperda RTRW ini benar-benar melibatkan masyarakat, uji publik juga harus melibatkan masyarakat,” harapnya.

Penulis : zul.