Fuad Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan dan Minimnya Dukungan bagi Penyandang Disabilitas di Kaltim

Publiknews.co, Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menyoroti masih lemahnya pemerataan akses pendidikan di wilayah Kaltim, khususnya bagi masyarakat di daerah terisolasi dan kelompok penyandang disabilitas.

Ia menegaskan, hak memperoleh pendidikan bermutu harus menjadi milik seluruh warga tanpa terkecuali.

“Pendidikan yang layak tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau tingkat partisipasi. Yang terpenting adalah sejauh mana akses itu terbuka bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan,” ujar Fuad, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh sebatas penyediaan fasilitas, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan pengalokasian anggaran yang berpihak.

“Kita tidak bisa terus memposisikan penyandang disabilitas sebagai sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Harus ada komitmen nyata yang terukur,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Fuad juga menekankan pentingnya pendidikan yang bukan hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga menanamkan karakter dan menghargai identitas budaya daerah.

“Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang memiliki daya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Warisan budaya bukan sekadar masa lalu, tapi bekal penting menghadapi masa depan,” imbuhnya.

Selain itu, Fuad menyoroti rendahnya tingkat sertifikasi tenaga pendidik di beberapa daerah, yang menurutnya menjadi salah satu faktor penghambat mutu pendidikan dan memperlebar kesenjangan antara daerah dan pusat.

Isu digitalisasi juga menjadi perhatiannya, ia mengingatkan agar pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan dan pelayanan publik tidak terbatas di kawasan perkotaan.

“Digitalisasi harus menjadi alat pemerataan, bukan malah memperlebar jurang ketimpangan. Masyarakat di wilayah pedalaman pun berhak menikmati kemajuan teknologi,” tandasnya.

Lebih jauh, Fuad menegaskan pentingnya memastikan kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan korban bencana menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

“Jika negara hadir, kehadiran itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan sering terabaikan,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi